• Home
• About
• Login
• Register
• Search
• Current
• Archives

Home > Archives > Vol 6, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2020)

DOI: http://dx.doi.org/10.29313/.v6i1

Table of Contents

Pelanggaran terhadap Prinsip Deklaratif melalui Syarat Content ID oleh YouTube atas Pengunggahan dalam Bentuk Cover (Penyanyian Ulang) yang Merugikan Pencipta Rahmat Derajat Wiguna, Tatty Aryani Ramli

PDF 1-4

Pengelolaan Zakat oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Dzulfikar Abdul Fatah, Deddy Effendy

PDF 5-9

Ancaman Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual terhadap Anak Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dihubungkan dengan Kode Etik Kedokteran dan Tujuan Pemidanaan Yunita Amelia Larasati, Nandang Sambas

PDF 10-13

Tanggung Jawab PT XYZ dalam Peristiwa Kebakaran Hutan di Provinsi Riau Dihubungkan dengan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Shafira Destya Justiani, Ratna Januarti

PDF 14-17

Analisa Putusan Pembebasan terhadap Terdakwa Tindak Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur (Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 677/PID.SUD/PN Cbi) Nya Sun Tju, Nandang Sambas, Dian Alan Setiawan

PDF 18-21

Tinjauan Yuridis Pemberlakuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap Prajurit TNI Devi Novianti, Dian Alan Heniarti

PDF 22-24

Pelaksanaan Hak Mendapat Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Perusahaan Swasta di Kota Bandung Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Muhammad Rafil Hasan, Deddy Effendy

PDF 25-29

Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Asal Nanggroe Aceh Darusallam yang Bernama Annisa Binti Jamil (25) yang Bekerja di Malaysia Ditinjau dari UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Muammar Fauzan Syammary, Deddy Effendy

PDF 30-33

Peran Syahbandar di Pelabuhan Bira Provinsi Sulawesi Selatan dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Keselamatan Pelayaran Dihubungkan dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Silvia Nulia Nugraha, Ratna Januarti

PDF 34-37

Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perusahaan Asuransi yang Melakukan Penundaan Pembayaran Polis Asuransi Ditinjau dari Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sekotor Jasa Keuangan Amaila Refsi Ika Rizky, Toto Tohir

PDF 38-41

Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Anyar Kota Bogor Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Syania Ubaidi, Lina Jamilah

PDF 42-46

Tanggung Jawab Operator Pesawat Udara Militer atas Jatuhnya Bom di Wilayah Perkebunan Milik Warga Menurut Hukum Udara Indonesia Yasmin Fara Hanifaturrizqi, Iman Sunendar

PDF 47-50

Penegakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Rangka Mencegah Perkawinan Sedarah sebagai Perilaku Menyimpang yang Dilakukan oleh Suku Polahi di Kabupaten Gorontalo Dihubungkan dengan Hukum Positif Indonesia Yasmin Saleha Iman, Sri Poedjiastoeti

PDF 51-54

Kedudukan Badan Kontra Terorisme PBB Menurut Hukum Internasional Prasetyo Raharjo, Irawati Irawati

PDF 55-59

Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Indramayu dalam Perspektif Hukum Islam Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nurul Huda Susanti, Tata Fathurrohman, Jejen Hendar

PDF 60-63

Penguasaan Hak atas Tanah di Kampung Wates Kabupaten Majalengka Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Husein Abdurochman Nasrulloh, Lina Jamilah

PDF 64-68

Pengelolaan Wilayah Pesisir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Implementasinya Terhadap Pengelolaan Garis Sempadan Pantai sebagai Bagian dari Wilayah Pesisir di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat Annisa Diya Ravaldini, Neni Ruhaeni

PDF 69-72

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan oleh Anggota TNI dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Militer Dikaitkan dengan Hukum Disiplin Militer Intan Laras Chandirani, Dini Dewi Heniarti

PDF 73-77

Penanggulangan Kerusakan Hutan Lindung Pantai Sungai Brang Kabupaten Belitung karena Aktivitas Penambangan Timah Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Penegakan Hukum Pidananya Nadiya Azhari, Frency Siska

PDF 78-82

Pelaksanaan Pembatasan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Semarang Dihubungkan dengan Kesempatan untuk Bekerja bagi Tenaga Kerja di Indonesia Farid Al Farisi, Deddy Effendy

PDF 83-86

Perlindungan Terhadap Siswa Korban Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Guru di Lingkungan Sekolah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Deri Fajriansyah, Eka Juarsa

PDF 87-91

Penerapan Pembatasan Impor Barang di Indonesia Berdasarkan WTO – Agreement on Import Licensing Procedures Aliefa Rizki Devanti, Eka An Aqimuddin

PDF 92-94

Tanggungjawab Operator Pesawat Udara Terhadap Kerugian yang Diderita oleh Pihak Ketiga Dipermukaan Bumi Menurut Konvensi Montreal 2009 dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 Jo. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Dineu Widyasmara Anggari, Iman Sunendar

PDF 95-97

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PEKERJAAN BAGI PENGIDAP HIV/AIDS BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NO. KEP. 68/MEN/IV/2004 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Anisa Gita Aurelia, Rini Irianti Sundary

PDF 98-102

Pemberdayaan Pasar Tradisional Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Dihubungkan dengan Etika Bisnis Islam Vivi Nur Arzy, Jejen Hendar

PDF 103-106

Pertanggungjawaban Penjual Terhadap Barang Cacat Tersembunyi dalam Jual Beli Handphone secara Online Ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hera Kharisma Suandi, Faiz Mufidi

PDF 107-111

Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Outsourcing yang Sudah Bekerja Lebih dari 3 Tahun di PT. X Dihubungkan dengan Undang-Undang NO.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Yesi Anisa

PDF 112-116

Kekerasan yang Dilakukan Polisi Terhadap Jurnalis yang Sedang Meliput Unjuk Rasa Penolakan Rumah Deret Tamansari Bandung Enggar Kurnia Sanda, Dey Ravena

PDF 117-120

Investasi di Bawah Harga Pasar oleh Dana Pensiun Pertamina Dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Investasi Dana Pensiun Nahla Avesinia, Ratna Juniarti

PDF 121-124

Akibat Hukum dari Tidak Disahkannya Perjanjian Mengenai Pemisaan Harta oleh Pegawai Pencatat Perkawinan kepada Pihak Ketiga Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tanti Kurnia Ahadiyah, Husni Syawali

PDF 125-131

Tindakan Kekerasan Kepolisian Terhadap Massa Unjuk Rasa Ditinjau dari Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Protap Kapolri 1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki Dafa Aditiya, Dini Dewi Heniarti

PDF 132-135

Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian pada Penjualan Aset Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Rosandra Nabila

PDF 135-139

Upaya Pencegahan Peredaran Ponsel Ilegal untuk Perlindungan Konsumen Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika Ghina Afra Amira, Tatty Aryani Ramli

PDF 140-142

Implementasi Whistleblowing System pada PT. Pembangkitan Jawa-Bali sebagai Salah Satu Indikator Good Corporate Governance Berdasarkan SK Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Ajeng Tiawantika, Ratna Januarti

PDF 143-147

Hak Pelanggan PT. PLN (PERSERO) atas Informasi Pemadaman Listrik dan Kompensasi atau Ganti Rugi Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri Energi dan Sumer Daya Mineral (ESDM) Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya PT.PLN (PERSERO) Fakhri Muhammadillah Rasmadi

PDF 148-151

Kewajiban Pencantuman Label Informasi Produk Kosmetik Impor dalam Bahasa Indonesia Ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang Vigenia Herzantiwi

PDF 152-155

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Aparat TNI yang Melakukan Tindakan Diskriminasi kepada Mahasiswa Papua ditinjau dari UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Lidza Nurhalidza, Dini Dewi Heniarti

PDF 156-160

Penyalahgunaan Data Pribadi dan Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh Debt Collector Teknologi Finansial Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Muhammad Fauzan Najieh, Dini Dewi Heniarti

PDF 161-165

Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Akibat Terjadinya Salah Tangkap Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Raindy Rinaldiansyah, Dini Dewi Heniarti

PDF 166-169

Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Massal di PT.X Kota Batam Akibat Perpindahan Perusahaan Ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Butyanuriza Butyanuriza, Deddy Effendy

PDF 170-174

Pembagian Waris Anak di Luar Kawin Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3258 K/PDT/2015 Radila Halimah Harliani, Husni Syawali

PDF 175-179

Perbandingan Prinsip Itikad Baik dalam Proses Mediasi di Dalam dan di Luar Pengadilan Kus Hendra, Eka An Aqimuddin

PDF 180-184

Peraturan tentang Izin Peredaran Rokok Elektrik dan Cairan Likuid Rokok Elektrik dalam Perlindungan Konsumen Ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Muhamad Nur Ashari akbar, Tatty Aryani Ramli

PDF 185-188

Penerapan Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Menghentikan Penyalahgunaan Dana Desa oleh Aparatur Desa Ditinjau dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Azrinia Yuwanda, Efik Yusdiansyah, Hadian Afriyandi

PDF 189-192

Tanggung Jawab Penyelenggara Angkutan Umum Berbasis Online yang Tidak Memenuhi Persyaratan KIR Berdasarkan Undang-Undang NO 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dihubungkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan NO. 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Luthfi Mohamad Zen, Yeti Sumiyati

PDF 193-196

Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 Kania Khairunisa

PDF 197-201

Tinjauan Hukum Terhadap Operasi Tangkap Tangan Terkait Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Zalzabilla Mauliana Julianti, Sholahuddin Harahap

PDF 202-205

Penegakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Muhammad Chiras Alfayed, Nandang Sambas

PDF 206-210

Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing oleh Nelayan Asing yang Dilakukan di Wilayah Perairan Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Abbib Alvino, Dini Dewi Heniarti

PDF 211-215

Implementasi Tender Proyek Pembangunan RSUD Daya Makassar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Prinsip Persaingan Usaha Alya Syafira Permana

PDF 216-220

Penerapan Asas Itikad Baik ( Utmost Good Faith ) dalam Penundaan Pembayaran Klaim Produk Asuransi JS Saving Plan Kepada Nasabah oleh PT. Asuransi Jiwasraya ( PERSERO) Amelia Sundari Waliyani, Toto Tohir

PDF 221-224

Perlindungan Hukum bagi Petambak Garam melalui Penyediaan Prasarana dan Sarana Usaha Pergaraman Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam Nasya Agustyna Rahmaesa, Ratna Januarti

PDF 225-229

Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang Melakukan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Indramayu Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dihubungkan dengan Hukum Positif Indonesia Ning Retno Dwi Hanani, Sri Poedjiastoeti

PDF 230-234

Tanggung Jawab Tenaga Teknis Kefarmasian atas Penyerahan Obat Kadaluwarsa di Puskesmas Ditinjau dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Jo PERMENKES No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Tajiman Al Isra, Tatty Aryani Ramli

PDF 235-238

Sanksi Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Unique Cahyani Prihusada

PDF 239-243

Penjatuhan Pidana terhadap Korporasi dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rifki Alfian, Dini Dewi Heniarti

PDF 244-247

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Tol Cipularang Km 91 yang Menyebabkan Kematian Dikaitkan dengan Pasal 359 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Fahry Zen Nurel Alam, Sholahuddin Harahap

PDF 248-251

Analisis Aturan Masa Tunggu Pelaksanaan Eksekusi Mati bagi Terpidana yang sudah di Vonis Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum Algi Pahla Ismail, Chepy Ali Firman Zakaria

PDF 252-256

Pengaturan Penetapan Landas Kontinen Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dan Implikasi Hukumnya bagi Indonesia Laras Saumi Hamdani

PDF 257-260

Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implementasinya pada Kerusakan Kawasan Resapan Air yang Dialih Fungsikan Menjadi Permukiman di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Annita Hidayah, Frency Siska

PDF 261-263

Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Anak sebagai Pengemis Jalanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Muhammad Alqam Alifa Risdi, Dini Dewi Heniarti

PDF 264-268

Penerapan Asuransi Kesehatan BPJS Bagi Karyawan PT. Samson Jaya Utama Ditinjau dari Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Dihubungkan dengan Asas Keadilan Ary Jauhar Gifary, Toto Tohir

PDF 269-272

Pemenuhan Hak Atas Rumah yang Layak Bagi Masyarakat di Rumah Susun Sederhana Sewa Cingised Kota Bandung Dihubungkan dengan UU No 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Leady Nurawanda, Arianto Nurcahyono

PDF 273-275

Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang di Indonesia Dikaitkan dengan Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (ACTIP) Fakhri Ramadhan, M Husni Syam

PDF 276-280

Tindakan Dokter terhadap Pasien Tanpa Adanya Informed Consent dalam Proses Pengangkatan Kedua Indung Telur di Rumah Sakit Grha Kedoya di Tinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Robby Raya Arlinda, Husni Syam

PDF 281-285

Aspek Sederhana Gugatan Pailit yang Dilakukan PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi kepada PT Mahkota Sentosa Utama atas Periklanan Proyek Meikarta Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum Adam Permana, M Faiz Mufidi

PDF 286-290

Pelaksanaan Kewajiban di Media Sosial pada Perjanjian Endorsement Ditinjau dari Kitab Undang–undang Hukum Perdata dan Undang–undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ayesha Aulia Asteriana

PDF 291-293

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Prajurit TNI Dihubungkan dengan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Narkotika Ferizka Liani Oktaviar, Dini Dewi Heniarti

PDF 294-297

Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Faradiba Syaranovia, Dini Dewi Heniarti

PDF 298-301

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung dan Implementasinya Terhadap Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sebagai Kawasan Pariwisata Dihubungkan dengan Upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Annisa Atsillah Khoirunnisa, Frency Siska

PDF 302-304

Hak Imunitas Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) Dasep Maulana Muslim

PDF 305-309

Pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Instan Digibank Berdasarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum Dihubungkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian dan Manajemen Risiko Intan Nur

PDF 310-314

Tanggung Jawab Bank dalam Mengelola Sistem Teknologi Informasi dana Simpanan yang Merugikan Nasabah Dihubungkan dengan Prinsip Kepercayaan Lisa Nur Mala Dewy, Neni Sri Imaniyati

PDF 315-317

Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru Terhadap Kendaraan Roda Dua yang Menimbulkan Kebisingan Knalpot di Kota Bandung dalam Upaya Penanggulangan Pencemaran Udara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Hana Nabilah, Neni Ruhaeni

PDF 318-322

Tanggung Jawab Mutlak atas Kerugian Lingkungan Hidup Menurut UUPPLH dan Penerapannya Terhadap Kerugian Petani Garam karena Tumpahan Minyak di Garis Pantai Laut Jawa Karawang Nafisa Dwi Audyanty, Frency Siska

PDF 323-327

Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi ditinjau dari United Nations Convention Againts Corruption Gita Tri Widiastuti, Husni Syam

PDF 328-333

Pengaturan Penetapan Landas Kontinen Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dan Implikasi Hukumnya bagi Indonesia Laras Saumi Hamdani

PDF 334-337

Gagasan Pemilihan Presiden oleh MPR Pasca Pemilihan Umum Presiden 2019 Dihubungkan dengan UUD 1945 Ismazen Emshaliha, Rusli K Iskandar, Nurul Chotidjah

PDF 338-341

Alih Fungsi Lahan Pertanian Lahan Kering Menjadi Kawasan Pertambangan Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dan Upaya Penegakan Hukum Administratif Berdasarkan UUPPLH Afadila Vilkha, Frency Siska

PDF 342-345

Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Ketentraman Masyarakat Ditinjau pada Aspek Pembaharuan Hukum Pidana Yuda Pratama Darmawan, Dini Dewi Heniarti

346-350

Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim atas Beredarnya Produk yang Mencantumkan Label Halal Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam Miftahul Munir, Tata Fathurrahman, Jejen Hendar

PDF 351-355

Pengelolaan Kawasan Sempadan Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan dan Penegakan Hukumnya terhadap Pembangunan Hotel di Kawasan Sempadan Pantai Anyer di Provinsi Banten di Hubungkan dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan UUPPLH Dian Kurniawan, Neni Ruhaeni

PDF 356-360

Analisis Hukum Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Ditinjau dari Konsep Negara Kesatuan Heryana Heryana, Rusli K. Iskandar, Hasyim Adnan

PDF 361-364

Praktik Pengumpulan Dana Kampanye oleh Bupati Bandung Barat Periode 2013-2018 Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Anne Karmilasari, Efik Yusdiansyah, Hadian Afriyadi

PDF 365-369