Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan oleh Anggota TNI dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Militer Dikaitkan dengan Hukum Disiplin Militer

Abstract

Abstract. Indonesia is a legal state under article 1 (3) of the constitution of 1945, stating, "the state of Indonesia is a legal state." Article 1 of scripture (3) the 1945 constitution affirming that "the state of Indonesia is a legal state," meaning that within the united state of the republic of Indonesia the law is the lifeblood of all aspects of life. They serve as a safeguard of human interest. To protect the interests of men, it had to be carried out. Besides being able to carry out normally and peacefully, it can also be executed when there is lawlessness, a law that has been broken must be enforced. Through law enforcement those laws then came true. The study therefore aims to know the law enforcement of criminal drugs committed by members of the tni in the perspective of the military criminal justice system associated with military discipline law. This method of study USES the yuridis normatif approach by examining the secondary data made up of primary, secondary, and tertiary legal materials using analytical descriptive specifications. The data-collection techniques used in this study are literature studies and analytical methods using qualitative yuridic and using systematic interpretations to connect more than one legislation. The results of this study are the Shared law enforcement of the drug crimes committed by members of the tni in perspective, the military penal system associated with the military's disciplinary law that elements on an individual using drugs are reflected in the military criminal justice system sharing the principle of individual equality before the law that each individual has equal rights and duties before the law without equal, The lack in this study is that the ruling of kasasi provides a judgment that incriminates the tni so that it receives an additional criminal.

Keywords: Law Enforcement, Arrangement, Settlement

 

Abstrak. Indonesia merupakan negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan, “Negara Indonesia merupakan negara hukum.â€. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukumâ€, hal ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selain dapat berlangsung secara normal dan damai, juga dapat dilaksanakan manakala terjadi pelanggaran hukum, dalam hal inilah hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum tersebut hukum kemudian menjadi kenyataan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota tni dalam perspektif sistem peradilan pidana militer dikaitkan dengan hukum disiplin militer. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan metode analisis menggunakan yuridis kualitatif serta menggunakan penafsiran sistematis untuk menghubung-hubungkan perundang-undangan yang lebih dari satu. Hasil penelitian ini ialah penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota tni dalam perspektif sistem peradilan pidana militer dikaitkan dengan hukum disiplin militer yaitu dari unsur Penegakan hukum yang di terapkan pada Oknum yang menggunakan narkoba ditinjau dari sistem peradilan pidana militer menggunakan prinsip Equality Before The Law bahwa setiap warga negara mempunyai kesamaan hak dan kewajibannya di depan hukum tanpa kecuali, kekurangan dalam penelitian ini adalah pada putusan kasasi terdapat pertimbangan hakim yang memberatkan Oknum tni sehingga Oknum tni tersebut mendapat pidana tambahan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pengaturan, Penyelesaian