|
Issue |
Title |
|
Vol 7, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2021) |
Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan dengan Cara Mutilasi dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia |
Abstract
PDF
|
Fykri Adam, Dian Alan Setia |
|
Vol 4, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2018) |
Kajian Kriminologis Tindak Pidana Perkosaan dan Pembunuhan Berencana terhadap Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Putusan PN CURUP Nomor 116/PID.SUS/2016/PN CRP Tahun 2016 |
Abstract
|
Nurul Alyawati, Chepi Ali Firman Z |
|
Vol 4, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2018) |
Kajian Kriminologis Tindak Pidana Perkosaan dan Pembunuhan Berencana terhadap Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Putusan PN Curup Nomor 116/PID.SUS/2016/PN CRP Tahun 2016 |
Abstract
PDF
|
Nurul Alyawati, Chepi Ali Firman Z |
|
Vol 7, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2021) |
Karena Membela Diri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
Abstract
PDF
|
Yoga Taufik Alamsyah, Nandang Sambas |
|
Vol 7, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2021) |
Keabsahan Jual Beli Dibawah Tangan Atas Tanah Milik Oleh Salah Satu Ahli Waris Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata |
Abstract
PDF
|
Sofha Salsabila, Liya Sukma Muliya |
|
Vol 7, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2021) |
Keabsahan Perkawinan tanpa Izin Isteri Terdahulu Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan |
Abstract
PDF
|
Risma Nurhasanah |
|
Vol 7, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2021) |
Keabsahan Perkawinan Tanpa Izin Isteri Terdahulu Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan |
Abstract
|
Risma Nurhasanah, Liya Sukma Mulya |
|
Vol 2, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2016) |
Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Disparitas Pidana oleh Hakim dalam Kasus Korupsi Dihubungkan dengan Kebebasan Hakim |
Abstract
PDF (Bahasa Indonesia)
|
M. Robby Perdana Putra, Dey Ravena |
|
Vol 5, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2019) |
Kebijakan Hukum Pidana dalam Penjatuhan Sanksi Perzinahan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi NO.46/PUU-XIV/2016 |
Abstract
PDF
|
Gina Agustiana, Dini Dewi Heniarti |
|
Vol 7, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2021) |
Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik |
Abstract
PDF
|
Ferdiyansyah Dwi Putra, Dian Alan Setiawan |
|
Vol 4, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2018) |
Kebijakan Kriminal akan Upaya Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang |
Abstract
PDF
|
Kamilia Putri Hanum |
|
Vol 7, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2021) |
Kebijakan Pemerintah Dalam Menjaga Iklim Investasi Pada Sektor UMKM Di Jawa Barat Dimasa Pandemi Covid-19 Melalui Kebijakan Investasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal |
Abstract
PDF
|
Ridwan Malik, Frency Siska |
|
Vol 3, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2017) |
Kebijakan Penal dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual terhadap Anak dihubungkan dengan Perubahan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak |
Abstract
PDF (Bahasa Indonesia)
|
Muhamad Rifky Fernanda, Nandang Sambas |
|
Vol 7, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2021) |
Kebijakan Pidana Terhadap Pengaturan Penyiaran Melalui Layanan Streaming Over The Top Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran |
Abstract
|
Sarah Saffira, Dian Alan Setiawan |
|
Vol 7, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2021) |
Kebijakan Pidana Terhadap Pengaturan Penyiaran Melalui Layanan Streaming Over The Top Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran |
Abstract
PDF
|
Sarah Saffira, Dian Alan Setiawan |
|
Vol 5, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2019) |
Kedaulatan Menurut Konvensi Chicago 1944 dan Implementasinya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan ( Studi Kasus Pendaratan Helikopter 9M-YMH Berbendera Malaysia di Pulau Sebatik, Kalimatan Utara) |
Abstract
|
Idham Cholid Syarief, Iman Sunendar |
|
Vol 5, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2019) |
Kedaulatan menurut Konvensi Chicago 1944 dan Implementasinya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ( Studi Kasus Pendaratan Helikopter 9M-YMH Berbendera Malaysia di Pulau Sebatik, Kalimatan Utara) |
Abstract
PDF
|
M Idham Cholid Syarief, Iman Sunendar |
|
Vol 6, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2020) |
Kedudukan Alat Bukti Tidak Langsung dalam Pembuktian Dugaan Praktik Kartel |
Abstract
|
Silvia Sofiatunnisa Mulyana, Tatty Aryani Ramli |
|
Vol 6, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2020) |
Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam |
Abstract
|
Putri Lenggo Geni, Liya Sukma Muliya |
|
Vol 6, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2020) |
Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam (Kasus di Daerah Sulawesi Selatan - Adat Bugis) |
Abstract
PDF
|
Putri Lenggo Geni, Liya Sukma Muliya |
|
Vol 6, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2020) |
Kedudukan Badan Kontra Terorisme PBB Menurut Hukum Internasional |
Abstract
PDF
|
Prasetyo Raharjo, Irawati Irawati |
|
Vol 2, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2016) |
Kedudukan Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) Menurut Peraturan OJK Nomor 1/Pojk.07/2014 Juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa |
Abstract
PDF (Bahasa Indonesia)
|
Asep Hakim Zakiran, M. Faiz Mufidi |
|
Vol 3, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2017) |
Kedudukan Calon Kepala Daerah yang Berstatus Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta ditinjau dari Hak Asasi Manusia dan Asas-Asas Umum Pemerintahaan yang Baik |
Abstract
PDF (Bahasa Indonesia)
|
Difa Permana Putra, Rusli K. Iskandar, Hasyim Adnan |
|
Vol 2, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2016) |
Kedudukan Hukum Pengurus Panti Asuhan Sebagai Wali Nikah Terhadap Perkawinan Anak Asuhnya Menurut Hukum Islam Dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan |
Abstract
PDF (Bahasa Indonesia)
|
Waliyunisa Waliyunisa, Husni Syawali |
|
Vol 4, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2018) |
Kedudukan Kantor Pajak sebagai Kreditur Preferen dalam Rapat Kreditur pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara PT. Hotel Panghegar dan PT. Panghegar Kana Properti yang Menimbulkan Kepailitan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang |
Abstract
PDF
|
Hanan Asla Tianlean, Yeti Sumiyati |
|
276 - 300 of 1146 Items |
<< < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> |