Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan No: 1205/Pdt.G/2004/PA.Cmi Tentang Perceraian PNS

Abstract

Abstract. A divorce is one of the reason for the breaking up of marriage, divorce cases occur to anyone, including civil servants. Government Regulation No. 10  of 1983 Article 3,  paragraph (1), explaines that civil servants who will perform divorce must obtain written permission or certificate from the official. But based on the results of the author’s research in Cimahi Religious Court, there's one case in 2004, that divorce of civil servants who was decided without any permission  from the official. Based on description, the problem points formulated is: How to get cases of Decision No: 1205/Pdt.G/2004/PA.Cmi about divorce of civil servants. How's advisory council of justice in giving the divorce is a civil servant according to Islamic Law. How the judges considerations in giving the decision No: 1205/Pdt.G/2004/PA.Cmi according to regulation No. 10 of 1983. The research method used by the author is a qualitative method with normative juridical approach, through library data collection technique and descriptive analysis technique. As the results of his research is that the divorce of civil servants who did not include a permit from the boss in fact has been legal according to Islamic law because it has been qualified and the pillars of a divorce. However, if based on Regulation No. 10 of 1983, divorce has been violating the rules. The fact that the judge has given time to write a letter of permission, but plaintiff still want to continue the lawsuit, then civil servant should make a statement that the readiness to bear all the risks that occur after the divorce.

Keyword: Analysis, Divorce, Islamic Law, Civil Servants.

Abstrak. Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan, kasus perceraian terjadi kepada siapa saja, termasuk Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 3 ayat (1), menjelaskan bahwa PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat. Namun berdasarkan hasil penelitian penulis di PA Cimahi, ada satu perkara pada Tahun 2004 yaitu perceraian PNS yang diputus tanpa adanya surat izin dari pejabat. Berdasarkan uraian tersebut, poin masalahnya adalah: Bagaimana Duduk Perkara Nomor: 1205/Pdt.G/2004/PA.Cmi Tentang Perceraian PNS. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Perceraian PNS Menurut Hukum Islam. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan No: 1205/Pdt.G/2004/PA.Cmi Menurut PP No. 10 Tahun 1983. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui tehnik pengumpulan data studi pustaka dan tehnik deskriptif analisis. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa perceraian PNS yang tidak menyertakan surat izin dari atasan kenyataanya telah sah secara hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun perceraian. Akan tetapi jika dilihat berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983, perceraian tersebut telah menyalahi peraturan. Faktanya hakim telah memberi waktu untuk membuat surat izin, namun PNS tetap ingin melanjutkan gugatannya, maka Penggugat harus membuat surat pernyataan bahwa siap menanggung semua resiko yang terjadi setelah putusnya perceraian tersebut.

Kata Kunci: Analisis, Perceraian, Hukum Islam, PNS