Analisis Sistem Ta’widh Dalam Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Purwakarta Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 129 Tahun 2019

Abstract

Abstract---At the Purwakarta branch of the Sharia Pawnshop, there are Arrum Haji products. Arrum Haji is a product of sharia pawnshops that allows a person to be able to get a portion of the Hajj with a gold guarantee, the gold guarantee can be used to pay off the Hajj fees when paid off. In the Arrum Haji product, customers who delay their installment payments will be subject to compensation (ta'widh). According to the provisions of the MUI DSN Fatwa Number 129 of 2019 this ta'widh must be in the form of real costs. But at the Sharia Pawnshop, the ta'widh is taken from installments that have been added with maintenance costs. So the ta'widh is only based on assumptions/estimates. This thesis aims to determine how the implementation of the ta'widh system in Hajj financing products at the Sharia Pawnshop Purwakarta branch and how to analyze the conformity of the MUI DSN Fatwa No. 129 of 2019 Real Cost of Compensation (Ta'widh) Due to Default against the ta'widh system in the product. Hajj financing at the Sharia Pawnshop Purwakarta branch. The research method used is the field method, where the author sees firsthand the situation in the field, namely at the Purwakarta branch of the Sharia Pawnshop. Data collection techniques used are interviews and documentation. Data that has been obtained from interviews, documentation, internet, books and articles are then collected for analysis using qualitative descriptive methods, namely by describing and explaining the data that has been collected in order to get results that can be used to solve problems about the ta'widh system at Pegadaian. Purwakarta branch of sharia. The results of this study indicate that the ta'widh system is not all in accordance with the DSN-MUI Fatwa Number 129 of 2019 concerning Real Costs as Ta'widh Due to Default where the real cost provisions in question include communication costs, correspondence fees, travel costs, expenses legal consulting services, notarial service fees, tax fees, overtime/ extra work fees and other costs that can be calculated in real terms. But at the Sharia Pawnshop Purwakarta branch, the ta'widh used is taken 4% of the amount of installments and maintenance costs then divided by 30 days. So the ta'widh is only based on estimates.

Keywords: Sharia Pawnshop, Arrum Haji, Ta'widh, Fatwa DSN MUI

Abstrak---Di Pegadaian Syariah Cabang Purwakarta terdapat Produk Arrum Haji. Arrum Haji merupakan memungkinkan seseorang untuk memiliki pilihan untuk mendapatkan bagian dari haji dengan jaminan emas, jaminan emas dapat digunakan untuk mengurus biaya haji ketika dilunasi. Dalam produk Arrum Haji untuk nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan ganti rugi (ta’widh). Menurut ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 129 Tahun 2019 ta’widh ini harus berupa biaya riil. Tetapi di Pegadaian Syariah ta’widh tersebut diambil dari angsuran yang sudah ditambah biaya pemeliharaan. Sehingga ta’widh tersebut hanya berdasarkan pada asumsi/perkiraan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem ta'widh pada produk pembiayaan haji pada Pegadaian Syariah cabang Purwakarta dan bagaimana menganalisis kepatuhan terhadap Fatwa DSN MUI No. 129 Tahun 2019 tentang Biaya Riil (Ta'widh) akibat wanprestasi terhadap sistem ta'widh pada produk pembiayaan haji di Pegadaian Cabang Syariah Purwakarta. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode lapangan, dimana penulis melihat langsung keadaan dilapangan yaitu di Pegadaian Syariah cabang Purwakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dari wawancara serta dokumentasi. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi, internet, buku dan artikel kemudian dikumpulkan untuk dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, adalah dengan cara menguraikan dan menjelaskan informasi dari data yang sudah terkumpul agar mendapatkan hasil yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tentang sistem ta’widh di Pegadaian Syariah cabang Purwakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Sistem ta’widh ini belum semuanya sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 129 Tahun 2019 tentang Biaya Nyata yang dimaksud meliputi biaya surat menyurat, biaya surat menyurat, biaya perjalanan, biaya administrasi penyuluhan yang halal, biaya administrasi notaris, biaya biaya, biaya tambahan waktu/tambahan pekerjaan dan biaya lain yang dapat ditentukan dalam istilah asli. Tetapi di Pegadaian Syariah cabang Purwakarta ta’widh yang digunakan diambil 4% dari besarnya angsuran dan biaya pemeliharaan kemudian dibagi 30 hari. Sehingga ta’widh tersebut hanya berdasarkan dari perkiraan.

Kata kunci: Pegadaian Syariah, Arrum Haji, Ta’widh, Fatwa DSN MUI