Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Emas (Studi Kasus di Pegadaian Syariah KCP Pajajaran Bandung)

Abstract

Abstract. Pawn gold legalization of Sharia in Indonesia is Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 provided that the cost of maintenance and storage marhun should not be determined on the basis of the loan amount. But in fact the calculation of costs ijarah in Pegadaian Syariah KCP Pajajaran varies depending on the value of gold estimates. Based on the background of the issue in the following problem formulation deduce: First, how the terms ijarah fee according to the Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002. Second, how the determination of the cost of the ijarah in Pegadaian Syariiah KCP Pajajaran Bandung West Java. Third, how the implementation of MUI Fatwa No. 26/DSN DSN-MUI/III/2002 towards ijarah fee determination in Pegadaian Syariah KCP Pajajaran Bandung West Java. Research method in this research is descriptive qualitative. Data sources used are primary data and secondary data. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. And the approach used in this study was sociological yudiris approach. The results of this research can be concluded First, the provisions of the Syariah-compliant mortgage according to Fatwa of DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002. Second, the method of calculating the cost of pawn shops in Pegadaian Syariah KCP Pajajaran. Third, the practice the cost of maintenance and storage is in compliance with the Fatwa DSN-MUI. While the cost calculations about ijarah in Pegadaian Syariah KCP Pajajaran has yet to implement the Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002.

Keywords: Fatwa DSN-MUI, Ijarah, Pawn Gold

 

Abstrak. Legalisasi gadai emas syariah di Indonesia adalah Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 dengan ketentuan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Tetapi faktanya perhitungan biaya ijarah di Pegadaian Syariah KCP Pajajaran berbeda-beda tergantung nilai taksiran emas. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana ketentuan biaya ijarah menurut Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002. Kedua, bagaimana penentuan biaya ijarah di Kantor Pegadaian Syariah KCP Pajajaran Bandung Jawa Barat. Ketiga, bagaimana implementasi Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 terhadap penentuan biaya ijarah di Pegadaian Syariah KCP Pajajaran. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yudiris sosiologis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan Pertama, ketentuan gadai syariah menurut Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002. Kedua, cara perhitungan biaya ijarah di Pegadaian Syariah KCP Pajajaran. Ketiga, prakteknya biaya pemeliharaan dan penyimpanan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Sedangkan mengenai perhitungan biaya ijarah Pegadaian Syariah KCP Pajajaran belum mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Ijarah, Gadai Emas