Pertanggung Jawaban Pidana Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Melakukan Kekerasan terhadap Narapidana Dihubungkan dengan Hak-Hak Narapidana.

Abstract

Abstract. Correctional Institution or prison is a place to conduct training for Prisoners and Prisoners in Indonesia. Before the term prison was known in Indonesia, the place was referred to as prison. Violence is divided into several types, one of which is the crime of persecution. This persecution commits an act to cause pain or injury to another person; the element of intentionally herein must include the purpose of inflicting pain or injury to another person, the element of intentionally herein must include the purpose of inflicting pain or injury to another person. Undang-undang No. 12 of 1995 about correctional and In the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia M.HH-16.KP.05.02 of 2011. The purpose of this research is to find out and analyze the process of fostering prisoners (prisoners) to fit the functions and objectives of the Correctional Institution and to know and analyze the resolution and sanctions on the violence of prisoners in Nusakambangan Prison associated with Minister of Law and Human Rights Regulations of the Republic of Indonesia Number M.HH-16.KP.05.02 of 2011 about the Code of Ethics for Correctional Employees and Detention Centers. The research approach method used is a normative juridical research approach, i.e., the writing of scientific papers based on library studies and looking for concepts, opinions, or findings related to the problem. In the operation of the criminal justice system, the lines of coordination and interconnection between law enforcement agencies to carry out the stages of criminal proceedings show functional differentiation from each institution. At this point, there is a vulnerability of sectoral egos from each institution. Therefore the problem regarding the use of prisons in enhancing the protection and respect for human rights is the joint responsibility of the authorities in the institutions stated above.

Keywords: Law Enforcement, Correctional Institutions, Financing

Abstrak. Lembaga Pemasyarakatan atau lapas adalah tempat unuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Kekerasan dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah kejahatan penganiayaan. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Undang–Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pembinaan terhadap warga binaan (narapidana) agar sesuai dengan fungsi dan tujuan Lembaga Pemasyarakatan dan untuk mengatahui dan menganalisis penyelasaian dan sanksi kekerasaan terhadap narapidana di Lapas Nusakambangan dihubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Metode pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan seacara penelitian yuridis normatif, yakni penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat–pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan. Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana garis koordinasi dan interkoneksi antar lembaga penegak hukum untuk melaksanakan tahapan acara pidana menunjukan diferensiasi fungsional dari masing-masing lembaga. Pada titik ini terdapat kerentanan terjadinya ego sektoral dari masing-masing lembaga. Oleh karena itu permasalahan tentang pemanfaatan Lapas dalam meningkatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab bersama aparat dalam instansi yang dikemukakan di atas.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Lemabaga Pemasyarakatan, Penganaiyaan