Pengaruh kemandirian Fisikal, IPM dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Wilayah di Provinsi Banten Tahun 2013-2019
Abstract
Abstract. The not optimal regional revenue and fiscal independence are two regional financial problems in Banten Province, which are still targets in the 2017-2022 RPJMD. These two problems have caused various development problems, such as poverty, unemployment and inequality. Fiscal decentralization is present as an aggressive government program that is expected to be able to create alleviatingregional income disparities through equitable regional economic growth. This study aims to determine the magnitude effect degree of fiscal decentralization, HDI and labor on economic growth and regional income disparities. The type of analysis used in this research is quantitative with secondary data and panels.While the analysis model used is Simultaneous Equation Model with 2-SLS method. Simultaneity test show that degree of fiscal decentralization and regional income disparity have a simultaneous relationship. Apartial test shows that degree of fiscal decentralization has a direct positive effect of 0.028466 on regional income disparities, andindirectly has a positive effect of 0.013098 toregional income disparities. Economic growth has a positive effect of 4.080-08 toregional income disparities. Regional income disparity has a negative effect of -0.04216 to economic growth. HDI has a positive effect of 0.07862 on economic growth. And labor has a negative effect of -3.45E-06 to regional income disparities.
Keywords: fiscal decentralization, economic growth, regional income disparities, simultaneous equation models: panel data
Abstrak. Tidak optimalnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ketimpangan kemandirian fiskal daerah, merupakan duapermasalahan keuangan daerah Provinsi Banten yang hingga saat ini masih menjadi target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022. Kedua permasalahan tersebut telah menimbulkan berbagai permasalahan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Desentralisasi fiskal hadir sebagai program agresif pemerintah, yang diharapkan mampumengentaskan disparitas pendapatan wilayah melalui pemerataan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran pengaruhDerajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tenaga Kerja (TK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan Disparitas Pendapatan Wilayah (DPW). Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan data sekunder dan panel. Sementara model analisis yang digunakan adalah Simultaneous Equation Modeldengan metodeTwo-Stage Least Square (2-SLS).Uji simultanitas menunjukkan bahwa PE dan DPW memiliki hubungan simultan. Uji parsial menunjukanbahwaDDF secara langsung berpengaruh positif sebesar 0.028466 terhadap pertumbuhan ekonomi, dan secara tidak langsung berpengaruh positif sebesar 0.013098 terhadap DPW.Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif sebesar 4.08E-08 terhadap DPW, DPW berpengaruh negatif sebesar -0.04216 terhadap pertumbuhan ekonomi. IPM memiliki pengaruh positif sebesar 0.07862 terhadap pertumbuhan ekonomi, dan TK berpengaruh negatif sebesar -3.45E-06 terhadap disparitas pendapatan wilayah.
Kata kunci: Desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, disparitas pendapatan wilayah, simultaneous equation models: panel data
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Alisman, A., & Sufriadi, D. (2020). Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Barat Selatan Provinsi Aceh Periode Tahun 2011-2019. Jurnal EMT KITA, 4(1), 71. https://doi.org/10.35870/emt.v4i2.133.
Bonet, J. (2006). Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities: Envidence from the Colombia Experience. Economics, 1047–1064.
Budi, V. (2019, June 19). Berapa Pendapatan Asli Daerah Banten. Databoks.Katadata.Co.Id. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/19/berapa-pendapatan-asli-daerah-banten
Depdagri, T. F. U. dan B. (1991). Penelitian Pengukuran Kemampuan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi yang Nyata dan Bertanggungjawab.
Kuncoro, M. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Yogyakarta: Erlangga.
Lestari, D., Rahmi, D., Julia, A., Data, T., Pertumbuhan, L., & Barat, J. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Jawa Barat pada Tahun 2000-2018 Effect Of Economic Growth on Income Distribution in West Java in 2000-2018 untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat. 68–74.
Michael P Todaro; Stephen C Smith. (2015). Economic Development (Twelfth Edition).
Miller, & Meiners. (1993). Teori Ekonomi Mikro (3rd ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Pemerintah Provinsi Banten. (2017). Peraturan Daerah Provinsi Banten Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017.
Rodionov, D. G., Kudryavtseva, T. J., & Skhvediani, A. E. (2018). Human development and income inequality as factors of regional economic growth. European Research Studies Journal, 21(Special Issue 2), 323–337.
Santoso, S. (2012). Panduan Lengkap SPSS Versi 20. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
Selo Soemardjan. (1993). Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Siagan, S. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Sjarizal. (2018). Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
Susetyo, D. (2010). Desentralisasi Fiskal, Kesenjangan Fiskal, dan Disparitas Regional.
Ulum, I. (2009). Audit Sektor Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
Waluyo, J. (2004). Hubungan Antara Tingkat Kesenjangan Pendapatan dengan Pertumbuhan Ekonomi: Suatu Studi Lintas Negara. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 9(1), 9.
Zhang, T., & Zou. (1998). Fiscal Decentralization, Public Spending, and Economics Growth in China. Journal of Public Economics, 67, 221–240. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0047-2727(97)00057
DOI: http://dx.doi.org/10.29313/.v7i1.25994
