Kajian Status Gizi dalam Perspektif Pengembangan Wilayah Kabupaten Bekasi

Anisa Anisa, Ina Helena Agustina

Abstract


Abstract. Bekasi Regency development is only focused on industrial estates, the unevenness of the government's attention to 23 sub-districts in Bekasi has become a major problem such as the distribution of food to remote areas of Bekasi causing the emergence of malnutrition, This shows the existence of GAP between the issue of Bekasi regency issues and the Sustainable Development Goals. Bekasi has regional income that is large, compared to all districts in West Java, but the achievement was not able to overcome the problem of nutritional status in Bekasi Regency. this was verified by the Bekasi Regency Research and Development Office with the implementation of a study on the prevention of community nutrition problems in 2017. This research was conducted to determine the nutritional status of the community in the area in Bekasi. This study uses an approach method with four regional parameters, namely road network conditions, the effect of the conversion of agricultural land towards fulfilling self-sufficiency in rice, environment sanitation and meeting the needs of health center facilities. own measurement of Nutritional status seen from the parameters of IMT Analysis and LILA. The results of this study are where the development areas I and III have nutritional status "goodâ€, while the development area II has a "less" nutritional status and the development area IV has a "bad" nutritional status, This illustrates the uneven quality of human resources in Bekasi Regency. he conclusion of this study is that uneven nutritional status is influenced by the territorial factors of Bekasi district.

Keywords: Area Of Development, Nutritional Status, Regional Parameters



Abstrak. Pembangunan Kabupaten Bekasi hanya terfokus pada kawasan industri, ketidak merataannya perhatian pemerintah ke 23 kecamatan di kabupaten bekasi menjadi permasalahan utama seperti pendistribusian pangan ke pelosok kabupaten bekasi menyebabkan munculnya gizi buruk, hal ini menunjukkan adanya GAP antara isu permasalahan kabupaten Bekasi dengan Sustainable Development Goals. Bekasi memiliki pendapatan asli daerah yang termasuk besar jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten di Jawabarat, namun pencapaiaan tersebut tidak mampu mengatasi masalah status gizi di Kabupaten Bekasi. hal ini diverifikasi oleh Dinas Penelitian dan pengembangan Kabupaten Bekasi dengan dilaksanakannya Kajian penanggulangan masalah gizi masyarakat ditahun 2017. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui status gizi masyarkat dalam perwilayahan dikabupaten bekasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan dengan empat parameter perwilayahan yaitu Kondisi jaringan jalan, pengaruh alih fungsi lahan pertanian terhadap pemenuhan swasembada beras, sanitasi lingkungan, dan pemenuhan kebutuhan sarana puskesmas. Untuk pengukurannya sendiri status Gizi dilihat dari parameter Analisis indeks massa tubuh, analisis lingkar lengan. Adapun hasil dari penelitian ini dimana wilayah pengembangan I dan III memiliki status gizi “baikâ€, sedangkan wilayah pengembangan II memiliki status gizi “kurang†dan wilayah pengembangan IV memiliki status gizi “burukâ€, hal ini menggambarkan kualitas SDM di Kabupaten Bekasi tidak merata. Kesimpulan dari penelitian ini ialah status gizi yang tidak merata dipengaruhi oleh faktor-faktor kewilayahan kabupaten Bekasi..

Kata Kunci: Pengembanganwilayah, Status Gizi, Parameter-Perwilayahan


Keywords


Pengembanganwilayah, Status Gizi, Parameter-Perwilayahan

Full Text:

PDF

References


Almatsier, S. 2003. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Aryanti, Wanda. 2016. Pemetaan dan Aksesilitas Puskesmas di Kabupaten Pringsewu. Universitas Bandar Lampung. 6 Desember 2016. Bandar Lampung.

Badan Penelitian dan Pengembangan. 2018. Inventaris Jaringan Jalan di Kabupaten Bekasi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kabupaten Bekasi.

Badan Penelitian dan Pengembangan. 2018. Pemetaan Sanitasi Drainase dan Persampahan Kabupaten Bekasi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kabupaten Bekasi.

Badan Penelitian dan Pengembangan. 2017. Kajian Penanggulangan Masalah Gizi Kabupaten Bekasi. Dinas Kesehatan. Kabupaten Bekasi

Badan Penelitian dan Pengembangan. 2015. Pembangunan Pertanian Berbasis Ekoregion.Badan Litbang Pertanian.Jakarta.

Dewantaru. Yosep, 2018. Pengelompokan Status Gizi Pada Orang Dewasa Menggunakan K-Means Clustering. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Yogyakarta.

Dinas penelitian dan pengembangan. 2013. Riset Kesehatan Dasar 2013. Badan Penelitiaan dan Pengembangan Kesehatan Kementrian RI tahun 2013. 1 Desember 2013. Jakarta

Fuada, Novianti d. 2012. Penentuan Daerah Rawan Gizi Berdasarkan Analisis Spatial. Pusat Teknologi Interverensi Kesehatan Masyarakat. Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang. Kementrian Kesehatan RI. Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Kementrian Kesehatan RI. Jakarta

Keputusan Mentri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kesehatan dalam Kerangka Sustainable Development Goals. Kementrian Kesehatan RI. 1 Desember 2015. Jakarta

Marzina, Devi. 2010. Analisis faktor-fakto yang berpengaruh terhadap status gizi balita di pedesaan. 2 September 2010. Semarang.

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi 2011-2031

Robbinov, 2015. Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Swasembada Beras Di Kabupaten Bekasi. Universitas Islam Bandung. Bandung.

Silalahi, Ulber. 2003. Relevansi Kebijakan Hiuman-Centered Development dan Perbaikan Kualitas Pendidikan Dalam Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia Indonesia. FISIP UNPAR. 1 April 2003. Bandung.

Soekirman,2000. Ilmu Gizi dan Aplikasinya. Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Sopari, Hery. 2014. Paradigma Pembangunan yang Tepat untuk Indonesia.5 Juli 2014. Indonesia.

Standar Nasional Indonesia Nomor 13-1733 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Undang-Undang Nomor. 36 TAHUN 2009 Tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. 13 Oktober 2009. Jakarta

Setiyanto, A., dan B. Irawan. 2013. Pembangunan Berbasis Wilayah: teori, Konsep Oprasional dan Implementasi Pada Sektor Pertanian.




DOI: http://dx.doi.org/10.29313/pwk.v0i0.15471

Flag Counter   Â