Upaya Penanggulangan Disparitas Wilayah Kabupaten Cianjur Ditinjau dari Aspek Ekonomi

Fakhri Muhammad Adisaputra, Nia Kurniasari

Abstract


Abstract. Disparity between regions is currently still a challenge in development in Indonesia. Likewise with inequality that occurred in Cianjur Regency. Even though it has economic potential in the agriculture and tourism sectors, in spatial policies it is explained that regional disparities can be reduced through spatial planning, development policies and regional imbalance reduction programs. From this spatial policy, explaining regional inequality is characterized by the complete infrastructure development of economic activities so that the northern region of Cianjur district is more advanced. In addition, it can be seen from the Village Build Index (IDM) and Village Development Index (IPD) data that there are 8 sub-districts categorized as lagging and 2 sub-districts categorized as very underdeveloped. This research begins with existing phenomena, review of the Cianjur Regency RTRW, Village Build Index, Village Development Index to see the identified regions of the dispartas. This research method uses a model of reducing regional inequality (enchancing market forces: the factor of mobility and product market integration). In order to reduce the level of disparity in the Cianjur Regency area, this study resulted in efforts to overcome the disparity in the area of Cianjur Regency in terms of economic aspects.

Keywords: Regional disparity, economy, countermeasures

 

Abstrak. Disparitas antar wilayah pada saat ini masih menjadi tantangan dalam pembangunan di Indonesia. Demikian juga dengan ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Walaupun memiliki potensi ekonomi dalam sektor pertanian dan pariwisata, dalam kebijakan spasial menjelaskan bahwa disparitas wilayah tersebut dapat dikurangi melalui penataan ruang, kebijakan pembangunan dan program pengurangan ketimpangan wilayah. Dari kebijakan spasial tersebut,  menjelaskan ketimpangan wilayah dicirikan dengan kelengkapan infrastruktur pengembangan kegiatan perekonomian sehingga wilayah Utara kabupaten Cianjur lebih maju. Selain itu, dapat dilihat dari data Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Pembangunan Desa (IPD) terdapat 8 kecamatan dikategorikan tertinggal dan 2 kecamatan dikategorikan sangat tertinggal. Penelitian ini diawali dengan fenomena eksisting, kajian RTRW Kab.Cianjur, Indeks Desa Membangun, Indeks Pembangunan Desa guna melihat wilayah yang teridentifikasi dispartas. Metode penelitian ini menggunakan model pengurangan ketimpangan wilayah (enchancing market forces: factor mobility and product market integration). Guna mengurangi tingkat disparitas wilayah Kabupaten Cianjur, penelitian ini menghasilkan upaya penanggulangan disparitas wilayah Kabupaten Cianjur ditinjau dari aspek ekonomi.

Kata Kunci : Disparitas wilayah, ekonomi, upaya penanggulangan


Keywords


Disparitas wilayah, ekonomi, upaya penanggulangan

Full Text:

PDF

References


Adisasmita, R. (2006). Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Adisasmita, R. (2015). Pembangunan Wilayah (Kepulauan, Kelautan, Maritim, Terisolasi, Terpencil, Tertinggal, Perbatasan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Archipelagio, dan Semeja). Yogyakarta: Graha Ilmu.

Agusta, I. (2014). Ketimpangan Wilayah dan Kebijakan Penanggulangan di Indonesia (Kajian Isu Strategis, Historis, dan Paradigmatis Sejak Pra Kolonial). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Atmawikarta. Arum. (2009). Investasi Kesehatan Untuk Pembangunan Ekonomi

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2015). Indeks Pembangunan Desa 2014 “Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desaâ€. Jakarta Pusat : Bappenas.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur. 2018. Kabupaten Cianjur dalam angka 2012-2018.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur. 2018. Kecamatan dalam angka di Kabupaten Cianjur 2015-2018.

Daraba, Darda. (2001). Eksternalitas dan Kebijakan Publik. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Gustiyana, Rina. (2013). Analisis Permintaan Wisata dan Strategi Pengembangan Agriwisata Cilangkap Jakarta Timur. Bogor. Institut Pertanian Bogor.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2015). Indeks Desa Membangun. Jakarta Selatan : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Khairunnisa, Astari. Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan di Kota Medan.

Mankiw, N. G., Quah, E., & Wilson, P. (2012). Pengantar Ekonomi Mikro. Jakarta: Salemba Empat.

Martina, Ken. Modul Perkuliahan Perencanaan Wilayah. Jakarta : Universitas Esa Unggul.

Mauliddiyah, Alfiana. (2014). Analisis Disparitas Regional dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Kota Batu Tahun 2002-2012). Malang: Universitas Brawijaya.

Menteri Pekerjaan Umum. (2007). Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang. Jakarta Pusat : Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Mohammad, Nasir. (2010). Metode Penelitian. Jalarta: Erlangga.

Muta’ali, Lutfi. (2015). Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.

Muta’ali, Lutfi. (2012). Daya Dukung Lingkungan Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.

Peraturan Menteri Dalam Negri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Safitri, Ira. (2014). Geografi Kependudukan. Bandung : UNISBA

Sjafrizal. (2008). Ekonomi Regional. Padang: Badouse Media.

Suharni, Sri. (2017). Pendidikan Menjadi Bahan Bakar Utama Pertumbuhan Ekonomi dalam https://www.kompasiana.com/srisuharni753/58b007 a5a823bdad061322ef/pendidikan-menjadi-bahan-bakar-utama-pertumbuhan-ekonomi diunduh pada tanggal 22 November 2018

Sumodiningrat dan Wulandari. (2016). Membangun Indonesia dari Desa. Yogyakarta : Media Pressindo.

Tarigan, Robinson. (2015). Ekonomi Regional “Teori dan Aplikasiâ€. Jakarta : Bumi Aksara.

Tarigan, Robinson. (2016). Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta : Bumi Aksara.

Uma, Sekaran. (2006). Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Rencana Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Cianjur 2018.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Cianjur 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cianjur 2016-2021.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2005-2019.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur 2010-2030




DOI: http://dx.doi.org/10.29313/pwk.v0i0.15440

Flag Counter   Â