Penjatuhan Pidana terhadap Korporasi dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rifki Alfian, Dini Dewi Heniarti

Abstract


Abstract. This research is motivated by the forest and land fire events in Indonesia. One particular concern is forests and land in Kalimantan. Based on data from the Ministry of Environment and Forestry, the area of fire forests and land in East Kalimantan in 2019 will reach 6,715 ha. While Central Kalimantan is 44,769 ha, West Kalimantan is 25,900 ha, South Kalimantan is 19,490 ha, and North Kalimantan is 1,444 ha. Forest and land cover is practiced by several oil palm companies. This study examines the factors that cause forest and land fires in Kalimantan, related to law enforcement against corporations in terms of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The author uses a normative juridical method that examines secondary data with descriptive analytical research specifications. Besides the data collection techniques used in this research is the study of literature. The data analysis method in this study is qualitative because it connects one article with another article in the laws and regulations used. The results of research on forest and land fires in Kalimantan are caused by factors that are not in accordance with applicable laws and regulations and law enforcement against cases of forest and land fires in Kalimantan has not been carried out optimally.

Keywords: Forest and Land Fires, Corporation, Law Enforcement


Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan peristiwa kebarakan hutan dan lahan di Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah hutan dan lahan di Kalimantan. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas hutan kebakaran dan lahan di Kalimantan Timur pada 2019 mencapai 6,715 ha. Sementara Kalimantan Tengah 44.769 ha, Kalimantan Barat 25.900 ha, Kalimantan Selatan 19.490 ha, dan Kalimantan Utara 1.444 ha. Kebaran hutan dan lahan dilakukan oleh beberapa perusahaan kelapa sawit. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan yang terjdi di Kalimantan, terkait penegakan hukum terhadap korporasi yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Penulis menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Selain itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif karena menyambung satu pasal dengan pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan. Hasil dari penelitian terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan disebabkan oleh faktor tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan belum dilaksanakan secara optimal.

Kata Kunci: Kebakaran Hutan dan Lahan, Korporasi, Penegakan Hukum


Keywords


Kebakaran Hutan dan Lahan, Korporasi, Penegakan Hukum

Full Text:

PDF

References


Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan dan Segi-Segi Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Nandika Dodi, Hutan Bagi Ketahanan Nasional, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005.

Supriyadi Bambang Eko, Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Dini Dewi Heniarti Law Enforcement Strategies to Pollution and Damage Citarum River’s Through the Principle Unity of Command Indonesian Armed Forced Deployed to Clean Citarum River UniSHAM - INTERNATIONALCONFE RENCE 2019/ e-PROCEEDINGS.

Nina Yulianti, Pengenalan Bencana Kebakaran dan Kabut Asap Lintas Batas (Studi Kasus Eks Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar), Bogor, 2018

Ridho Kurniawan, Siti Nurul Intan D, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup), Jurnal Yuridis Vol.1 No.2, Desember 2014, Hlm. 165

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Status Hutan & Kehutanan Indonesia, 2018.

https://www.mongabay.co.id/2019/09/24/kebakaran-hutan-dan-lahan-di-kalimantan-timur-nasib-ibu-kota-negara/

Direktorat PKHL Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI 2019

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kuhutanan

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Perlindungan dan Penglolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas




Flag Counter