Efektivitas Fungsi Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor terhadap Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung yang Digunakan sebagai Kawasan Pariwisata Menurut Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Juncto Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Abstract

Abstract. The environment under article 1 point 1 Law Number 32 Year 2009 on the protection and management of the environment is the unity spaces with all objects, resources, circumstances, and living organisms including human and natural influences their behaviour, itself, the continuity of perikehidupan, and the welfare of mankind and other living beings. According to the UUPPPLH environmental management is done with 6 (six) stages namely stages of planning, then the utilization, control, maintenance, and by the efforts of surveillance, and in the end with law enforcement with applying administrative sanctions in case of breach. One form of surveillance against laws and regulations i.e. supervision of legislation in the field of spatial. With regard to the environment and the utilization of space, supervision should be exercised against the utilization of the space should match the allocation as determined by legislation. In the rules area of Bogor district number 19 Year 2008 about Spatial Plan area of Bogor regency has established that Kecamatan Cisarua, Bogor regency has the function of protected areas. Until recently the area of Bogor and Puncak is still a target location for the development of the resort, hotel or condo hotel. This research aims to analyze the effectiveness of supervision of the public works agency and the Spatial use of space against the Bogor regency to the protected area are used as a tourism region in practice and to analyse the provisions of the about supervision DPUPR Kab. Bogor is set should be.This research method using normative juridical, namely the research libraries against secondary data in the field of law consisting of legal materials of primary and secondary legal materials. In this study used two techniques of data collection that is, studies that consists of libraries search conception-conceptions, theories, opinions or inventions that relate to the subject matter of the problem, in the form of regulations legislation, research scholars and field visits and interviews.

Keywords: Environmental, Spatial, Supervision.

 

Abstrak. Lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Menurut UUPPPLH pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan 6 (enam) tahapan yaitu tahapan perencanaan, kemudian pemanfaatan, selanjutnya pengendalian, diteruskan dengan pemeliharaan, lalu upaya pengawasan, dan di akhiri dengan penegakan hukum dengan menerapkan sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran. Salah satu bentuk pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu pengawasan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang. Berkaitan dengan lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang, pengawasan harus dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang harus sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor telah ditetapkan bahwa Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor mempunyai fungsi kawasan lindung. Sampai saat ini Kawasan Bogor dan Puncak masih menjadi lokasi incaran untuk pengembangan resort, hotel maupun kondominium hotel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor terhadap pemanfaatan ruang kawasan lindung yang digunakan sebagai kawasan pariwisata dalam praktik dan untuk menganalisis ketentuan tentang pengawasan DPUPR Kab. Bogor diatur seharusnya.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder di bidang hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini  di gunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data yaitu, studi kepustakaan yang terdiri dari pencarian konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan, berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian para sarjana dan kunjungan lapangan serta wawancara.

Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, Pengawasan.