Analisis Hukum Islam tentang Penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. (Studi Kasus Bank Muamalat KCP Salman ITB)

Abstract

Abstract.The pension fund is a legal entity that manages and runs a program that promised pension benefits. Rules governing the management of pension funds in Sharia Bank refers to the DSN of MUI’s Fatwa. Bank Muamalat is the only financial institution that organizes the pension fund based on sharia but the rules that have been decided by the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia Inc. on pension fund DPLK of Muamalat No. 044/DIR/KPTS/IV/2007 is not referred to the fatwa No. 88/DSN-MUI/XI/2013 about General Guidelines for the Implementation of the Pension Fund Based on Sharia Principles as the decisions of the directors that DSN’s fatwa of the Pension Fund has not existed yet. Regulation which underlied the decisions of the directors referred only to the Law of the Republic of Indonesia Number 11 in 1992 about Pension Fund. The aim of this study was to get to know about DSN of MUI’s fatwa about The Pension Fund Of Financial Institutions (DPLK), to get to know the application of the fatwa on the implementation of The Pension Fund Of Financial Institutions (DPLK) in Bank Muamalat Inc., Plc., to get to know about analysis according to Islamic law on the application of DSN of MUI’s Fatwa in The Pension Fund Of Financial Institutions (DPLK) in Bank Muamalat Indonesia Inc., Plc. The method used in the preparation of this research is qualitative descriptive analytical method. The data used are primary and secondary data. Data was collected by means of literature study and field research.The conclusion of this study is that the DSN of MUI’s Fatwa about DPLK contains general provisions that contains definitions related to pension funds based on sharia and provision of PPIP- DPLK containing contract-related agreement with the parties. Implementation of the fatwa of DPLK in Bank Muamalat has not been maximal. They just do the general provisions and has not done the provisions related to PPIP that mostly contains contract provisions that should be used. While one of the contract conditions in Islamic law is that the parties should be mutually ridho or willing.

Abstrak.Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Aturan yang mengatur pengelolaan Dana Pensiun di Bank Syariah mengacu pada Fatwa DSN-MUI. Bank Muamalat adalah lembaga keuangan yang satu-satunya yang menyelenggarakan dana pensiun yang berprinsipkan syariah tetapi dalam peraturannya yang telah diputuskan oleh direksi PT Bank Muamalat Indonesia tentang DPLK Muamalat belum merujuk pada fatwa Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah karena pada putusan direksi fatwa DSN tentang Dana Pensiun tersebut belum ada. Peraturan yang menjadi dasar direksi memutuskan peraturan Dana Pensiun hanya merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Fatwa DSN-MUI tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), mengetahui penerapan Fatwa pada Pelaksanaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di PT Bank Muamalat Tbk, mengetahui bagaimana Analisis Hukum Islam mengenai Penerapan Fatwa DSN-MUI di Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Fatwa DSN-MUI tentang DPLK berisi ketentuan umum yang berisi tentang definisi-definisi yang terkait dengan Dana Pensiun Syariah dan ketentuan PPIP-DPLK yang berisi tentang akad-akad yang terkait dengan para pihak. Penerapan fatwa DPLK di Bank Muamalat belum maksimal baru menjalankan ketentuan umum yang ada dalam fatwa, belum menjalankan ketentuan-ketentuan terkait PPIP yang sebagian besar berisi ketentuan-ketentuan akad yang harus digunakan. Sedangkan akad dalam Hukum Islam salah satunya yaitu para pihak harus saling Ridho atau saling rela.