Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Tanah Tanpa Akta Notaris dan PPAT (Studi Kasus Desa Cibalong Kabupaten Tasikmalaya)

Abstract

Abstract—This thesis is the result of field research that aims to answer the question of how the practice of buying and selling land without a notarial deed and PPAT, how the provisions of the deed of sale and purchase according to the views of Islamic law and positive law, how the negative impact experienced by the community on buying and selling land without a notarial deed. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. While the analysis technique is a sociological normative juridical descriptive with a qualitative approach, using a deductive mindset, the author tries to describe the practice of buying and selling in accordance with the existing conditions and then analyzed according to Islamic law and the laws that govern it. The results of the study found that the practice of buying and selling land without a deed was only proven by a receipt, where there was no certificate of ownership and deed of sale and no transfer of name to the SPPT PBB. Based on the results of the study, it can be concluded that the practice of buying and selling without a notary deed and PPAT in Cibalong Village is not in accordance with the laws and regulations because to ensure legal certainty on the status of ownership rights of the land being traded, the land must be registered or have a certificate according to the applicable provisions in with the Basic Agrarian Law (UUPA) article 19 concerning property rights. In Islamic law, buying and selling activities are not valid because there are conditions that are not met.

Keywords: Sale and Purchase of Land, PPAT Notary Deed, Islamic Law, Positive Law.

Abstrak—Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana praktik jual beli tanah tanpa akta notaris dan PPAT, bagaimana ketentuan akta jual beli menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif, bagaimana dampak negatif yang dialami masyarakat terhadap jual beli tanah tanpa akta notaris.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisisnya berupa deskriptif sosiologis normatif yuridis dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan pola pikir deduktif, penulis berusaha menggambarkan praktik jual beli sesuai dengan keadaan yang ada kemudian dianalisis menurut hukum Islam dan Undang-undang yang mengaturnya. Hasil penelitian menemukan bahwa praktik jual beli tanah tanpa akta yang hanya dibuktikan dengan kwitansi, dimana tidak ada sertifikat hak milik dan akta jual beli dan tidak dilakukannya balik nama pada SPPT PBB. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli tanpa akta notaris dan PPAT di Desa Cibalong tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan karena untuk menjamin kepastian hukum terhadap status hak kepemilikan tanah yang diperjual belikan, tanah tersebut harus terdaftar atau mempunyai sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 19 tentang hak milik. Dalam hukum Islam, kegiatan jual beli tersebut tidak sah karena terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi.

Kata Kunci: jual beli tanah, akta notaris, hukum islam, hukum positif