Masalah dan Prioritas Penerapan Rahn Tasjily Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 pada Perbankan Syariah Menggunakan Metode AHP

Abstract

Abstact. The existence of sharia banking is an alternative to conventional banking the rapid growth of sharia banking should be accompanied by development of produst types and variatons of contracts in accordance with the principles of sharia. The development of this product is expexted to meet the needs of customer transactions.one of the problems that sharia banking implement fiduciary guarantees. Meanwhile, there’s already a rahn tasjily issued by fatwa DSN-MUI. This fiduciary bail is often used in financing the murabahah. This study aims to find out the problem priorities  and priority solution of rahn tasjily in sharia banking. this research is a qualitative research using AHP (Analytical Hierarchy Process) method using expert choice application. With interviews as weel as questionnaires by experts or experts who know and understand rahn tasjily. Research has said that rahn tasjily was not applied to sharia banking, but there was already a Fatwa DSN to rule it out. And there are three kinds of priority problems and solutions divided by associate government, law dan sharia banking. This AHP model produces a priority score that the most relied aspect in solving the problem of applying rahn tasjily in sharia banking is the aspect of sharia banking itselft with a weight of 0,591 which is the most influential in sharia banking that cannot be applied ti products other thar Qardh and Al-Ba’I which contains accounts receivable with a weight of 0,550 and a priority solution for the law aspect with value of 0,449 which us the most influential in the law aspect is the need for rwgistration of collateral objects as well as fiduciary guarantees with a weight of 0,624.

Keywords : AHP,Problem, Priority Solution, Rahn Tasjily, Sharia Banking.

 

Abstrak. Keberadaan perbankan syariah merupakan sebuah alternatif bagi perbankan konvensional. Pertumbuhan perbankan syariah syariah sudah seharusnya diiringi dengan segala perkembangan jenis produk dan variasi akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Perkembangan produk ini diharapkan mampu memenuh kebutuhan nasabah. Salah salu masalah bahwa perbankan syariah menerapkan jaminan fidusia sedangkan sudah terdapat rahn tasjily yang dikeluarkan oleh fatwa DSN-MUI. Jaminan fidusia ini sering digunakan dalam pembiayaan murabahah pada perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah dan solusi prioritas penerapan Rahn Tasjily pada perbankan syariah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) yang yang menggunakan software expert choice. Dengan wawancara sekaligus kuisioner oleh para pakar atau ahli yang mengetahui dan memahami Rahn Tasjily. Hasil penelitian mengatakan bahwa rahn tasjily tidak diterapkan pada perbankan syariah tetapi sudah ada fatwa DSN yang menetapkannya. Dan terdapat tida macam prioritas masalah dan prioritas solusi yang dibagi berdasarkan aspek pemerintah, hukum, dan perbankan syariah. Model AHP ini menghasilkan skor prioritas bahwa aspek yang paling diandalkan dalam pemecahan masalah penerapan rahn tasjiy pada perbankan syariah adalah aspek pada perbankan syariah itu sendiri dengan bobot 0,591 yang paling berpengaruh di perbankan syariah adalah tidak bisa diterapkan pada produk selain Qardh dan Al-Ba’I yang mengandung utang-piutang dengan bobot 0,550 dan solusi prioritas aspek Hukum dengan bobot nilai 0,449 yang paling berpengaruh di aspek hukum adalah perlunya pendaftaran objek jaminan seperti hal nya jaminan fidusia dengan bobot 0,624

Kata kunci : AHP, Masalah, Prioritas Solusi, Rahn Tasjily, Perbankan Syariah