Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pelaksanaan Pemberian Upah Tenaga Kerja Borongan

Abstract

Abstract. We can find many of the applications of piece labor wages to workers in companies today. However, in the implementation of the gift sometimes the company still does not pay enough attention to the rules applied. Such as providing rules of obligation without any detailed explanation of the amount of wages the worker will receive at the time of the contract, resulting in disappointment on the part of the worker. The purpose of this study was to determine the implementation rules for the provision of piece rate wages according to muamalah fiqh and law no. 13 of 2003 concerning employment. The method used in this study is a qualitative method with a normative juridical research approach. Data collection is done by interviewing and studying literature or literature. The results showed that: First, the rules for the payment of piece labor must pay attention to the harmony and conditions including the willingness of both parties when making a contract and the mutaqawwin mall wages whose numbers are known. Second, the implementation of piece labor wages which is applied in the CV. Air Hajj Fenishello is by giving a rule that requires workers to be in the warehouse from Monday to Friday with no stipulation of wages for the enforcement. Third, the provision of wages in the CV. Air Hajj Fenishello is not in accordance with one of the terms of the ijarah, namely the willingness of both parties to enter into a contract and the mutaqawwin mall of known wages.

Keywords : Fikih Muamalah, Law No.13 of 2003 concerning Employment, Implementation of Giving Workers Wages, CV. Air Hajj Fenishello.

Abstrak. Penerapan pemberian upah tenaga kerja borongan kepada pekerja banyak kita temukan di perusahaan pada saat ini. Namun, dalam pelaksanaan pemberiannya terkadang pihak perusahaan masih kurang memperhatikan aturan-aturan yang diterapkan. Seperti memberikan aturan kewajiban tanpa adanya penjelasan secara rinci mengenai besaran upah yang akan diterima pekerja pada saat melakukan akad, sehingga menimbulkan kekecewaan dari pihak pekerja. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui aturan pelaksanaan pemberian upah tenaga kerja borongan menurut fikih muamalah dan undang-undang no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi literatur atau kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, aturan pemberian upah tenaga kerja borongan harus memperhatikan rukun dan syarat diantaranya kemauan kedua belah pihak saat melakukan akad dan mal mutaqawwin upah yang diketahui jumlahnya. Kedua, pelaksanaan pemberian upah tenaga kerja borongan yang diterapkan di CV. Air Hajj Fenishello yaitu dengan cara memberikan aturan yang mewajibkan pekerjanya agar berada di gudang mulai hari senin hingga jum’at dengan tidak ditentukannya upah atas pemberlakuan tersebut. Ketiga, pemberian upah di CV. Air Hajj Fenishello tidak sesuai dengan salah satu syarat ijarah yaitu kemauan kedua belah pihak saat melakukan akad dan mal mutaqawwin upah yang diketahui jumlahnya.

Kata Kunci : Fikih Muamalah, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, CV. Air Hajj Fenishello.