Pemetaan Masalah dan Solusi terhadap Pemberdaya Pengemis di Kota Bandung

Abstract

Abstact. Increasing population, increasingly technological developments, increasingly skyrocketing food prices require people to get adequate income that does not rule out the possibility of doing everything that will be taken. Nowadays begging is indeed considered a job with various modes, there are those who bring children, pretend to be in pain, pretend not to have part of their body, pretend to be in the name of religion, or certain institutions.Begging violates Regional Ordinance  in article 38 Regional Ordinance of the Bandung City Number 03 of 2015 has been explained to prohibit begging in public. The aim of this research was to describe about beggars empowerment, the priority of problems and solutions of beggars empowerment in Bandung. The method used in this thesis is Analytical Hierarchy Process qualitative method that used expert choice application. Interviewed as well as questionnaire with experts that knew and understanding the empowerment of beggars. Based on 3 aspects which were found, there are environmental, economic, educational aspects. Analytical Hierarchy Process method has produced the same priority score, aspects are on environmental problems of the family with 0.594, economics of poverty and unemployment with a score of 0.584 and education problems lack of interest in learning with of 0.750 aspects. There are 3 values, the solution for beggars empowerment with environmental solutions, making regulations and socializing so the children protected with a score of 0.667, an economy with other income-seeking solutions with score of 0.800 and education with the government really eroding schools 0.800.

 

Keywords: AHP, Problem Mapping, Priority Solutions, Empowerment of Beggars.

 

 

Abstrak. Jumlah penduduk yang semakin meningkat, perkembangan teknologi yang semakin berkembang, dan harga pangan yang semakin meroket mengharuskan orang untuk mendapatkan pengahasilan yang memadai yang tidak menutup kemungkinan untuk melakukan segala cara yang akan di tempuh. Dewasa ini mengemis memang sudah dianggap sebagai pekerjaan dengan berbagai macam modus ada yang membawa anak kecil, berpura-pura kesakitan, berpura-pura tidak mempunyai sebagaian anggota tubuh, berpura-pura mengatasnamakan agama, atau lembaga tertentu. Mengemis itu melanggar peraturan daerah dalam pasal 38 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2015 telah dijelaskan untuk melarang mengemis dimuka umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembedayaan pengemis, memetakan prioritas masalah dan solusi perbedayaan pengemis di Bandung. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) yang menggunakan aplikasi expert choice. Dengan wawancara sekaligus kuesioner oleh para pakar atau ahli yang mengetahui dan memahami pemberdayaan pengemis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada 3 aspek yang menjadi permasalahan yaitu dari aspek lingkungan, ekonomi, pendidikan. Metode AHP menghasilkan skor prioritas yang sama bahwa aspek yang biasa terjadi ialah pada masalah lingkungan dengan aspek keluarga dengan 0,594, ekonomi dengan aspek kemiskinan dan pengangguran dengan skor 0,584 dan masalah pendidikan dengan aspek kurangnya minat belajar dengan aspek 0,750. Ada 3 nilai untuk mengatasi solusi pemberdayaan pengemis dengan solusi  lingkungan, membuat peraturan dan mensosialisasikan agar anak-anak terlindungi dengan skor 0,667, ekonomi dengan solusi pencari penghasilan lain dengan skor 0,800 dan pendidikan dengan pemerintah benar-benar menggratiskn sekolah 0,800.

 

Kata Kunci: AHP, Pemetaan Masalah, Solusi Prioritas, Pemberdayaan Pengemis.