Tinjauan Fikih Muamalah dan Hukum Perdata Mengenai Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Pengiriman Barang Bergaransi Pos Ekspress di PT Pos Indonesia Cabang Bandung Banda

Abstract

Abstract. Akad happen if one and the other side agreed to do a perikatan. The other thing happen if one of the parties have agreed and did not perform its obligations then it can be reviewed by fikih muamalah and civil law that it could be included in breach of contract (negligent in performing its obligations). Indonesia has a product the Ekspress where the product promised would be that freight shipments took place just one day and get compensation if something goes wrong. In fact many who complain that it doesn’t arrive within the appointed time. If in terms of compensation the Indonesian provides the terms and conditions apply. The purpose of doing this research is to know the fikih muamalah and civil law of the breach of contract in the implementation of the shipment have a warrant the express. The method used in this research is legal normative review of the laws applicable, and take the techniques of data analysis of the descriptive. The completion of the breach of contract according to fikih muamalah the only true disability is agreement in the case of delay, because it stays until the goal. The compensation according to fikih muamalah to be replaced fully and at civil law to pay the charge of negligence as has been governed by KUHPerdata. Indonesia does not fully correspond with what is required by the rules of the fikih muamalah and the Book of the Law of the Civil Code.

Keywords: Wanprestasi, Pos Indonesia, Pact

 

Abstrak. Akad terjadi jika satu dan lain pihak bersepakat untuk melakukan suatu perikatan. Hal lain terjadi jika salah satu pihak telah bersepakat dan tidak melakukan kewajibannya maka dapat ditinjau oleh fikih muamalah dan hukum perdata bahwa hal tersebut bisa termasuk dalam wanprestasi (lalai dalam melakukan kewajibannya). Pos Indonesia memiliki produk Pos Ekspress dimana produk tersebut menjanjikan bahwa pengiriman barang berlangsung hanya satu hari dan mendapat ganti rugi bila terjadi kesalahan. Pada kenyataannya banyak yang mengeluhkan bahwa barang tersebut tidak sampai dalam waktu yang telah ditentukan. Apabila dalam hal ganti rugi Pos Indonesia memberikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah dan hukum perdata mengenai penyelesaian wanprestasi pada pelaksanaan pengiriman barang bergaransi pos ekspress. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, tinjauan terhadap hukum-hukum yang berlaku, dan menggunakan teknik analisis data deskriptif. Hasil penyelesaian wanprestasi menurut fikih muamalah adalah cacat akad pada kasus keterlambatan, karena barang tetap sampai tujuan. Ganti rugi menurut fikih muamalah harus diganti sepenuhnya begitu juga pada hukum perdata untuk membayar tanggung jawab atas kelalaiannya seperti telah diatur oleh KUHPerdata. Pos Indonesia tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharuskan oleh kaidah fikih muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kata Kunci: Wanprestasi, Pos Indonesia, Perjanjian