Author Details
Zakaria, Chepi Ali Firman, Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia
-
Vol 2, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2016) - Artikel
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa yang Dilindungi Ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Abstract
PDF (Bahasa Indonesia)
-
Vol 4, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2018) - Artikel
Optimalisasi Profesionalisme Polri Guna Mewujudkan Tugas Pokok Polri Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
Abstract
PDF
-
Vol 5, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2019) - Artikel
Penegakan Hukum terhadap Oknum Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam Peredaran Narkotika dihubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh-16.Kp.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan (Studi Kasus Lp Kelas Ii A Banceuy)
Abstract
PDF
-
Vol 5, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2019) - Artikel
Penegakan Hukum terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Kasus Penodaan Agama dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus di Tanjung Balai Medan)
Abstract
PDF
-
Vol 5, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2019) - Artikel
Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Perusahaan yang Melakuakan Penebangan Liar di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Abstract
PDF
-
Vol 5, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2019) - Artikel
Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Memperjual Belikan Anggota Tubuh Satwa Langka dihubungkan dengan Uu Ri No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Abstract
PDF
-
Vol 6, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2020) - Artikel
Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan dari Tindak Kekerasan di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
Abstract
PDF
-
Vol 6, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2020) - Artikel
Kajian Hukum terhadap Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi Dihubungkan dengan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Abstract
PDF