Pertimbangan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Dihubungkan dengan Tujuan Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Abstract

Abstract. Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. Article 7 of Law no. 16/2019 concerning Amendments to Law No. 1/1974 concerning Marriage, states that marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 years. However, if the situation is urgent, then the parents of the prospective bride and groom can apply for a marriage dispensation to the Religious Court. The method of this approach is normative juridical, namely conducting an inventory of positive laws regarding marriage. This type of research is a qualitative research, namely collecting data that interprets the phenomenon of marriage dispensation. The research specification is descriptive analysis, which is centered on the judge's consideration in granting the application for dispensation for marriage. The purpose of this study was to determine the implementation of underage marriages and to determine the judge's considerations in granting marriage dispensation in Bandung city religious court. The results showed that the implementation of underage marriages that occurred in the city of Bandung was due to pregnancy outside of marriage, the wishes of the parties, and the influence of the family economy. The judge's consideration in granting the marriage dispensation application in Bandung city religious court is based on legal considerations where the judge looks at the completeness of the administrative requirements, and extra-legal considerations where the judge applies the Maqashid Syariah concept which prioritizes preventing harm rather than enforcing the benefit.

Keywords : Purpose of Marriage, Underage Marriage, Marriage Dispensation, Judge's Consideration.

Abstrak. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 7 UU No. 16/2019 tentang Perubahan atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun jika keadaan mendesak, maka orang tua calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.  Metode pendekatan ini adalah yuridis normative, yaitu melakukan inventarisasi hukum positif tentang perkawinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data yang menafsirkan fenomena dispensasi kawin. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis, yaitu berpusat pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan dibawah umur dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin di PA Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kota Bandung karena faktor hamil diluar nikah, keinginan para pihak, dan pengaruh ekonomi keluarga. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di PA Bandung berdasar pada pertimbangan hukum dimana hakim melihat pada kelengkapan syarat administrasinya, dan pertimbangan luar hukum dimana hakim menerapkan konsep Maqashid Syariah yang mengutamakan mencegah terjadinya kemudharatan daripada menegakkan kemaslahatan.

Kata Kunci : Tujuan Perkawinan, Perkawinan Dibawah Umur, Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim.