Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Daging Kucing di Tinjau dari Hukum Positif Indonesia

Abstract

Abstract. Cats are pets that are very popular with humans, but recently there are news that many cats have been kidnapped and sold to be used for profit and for food preparation. Cat meat is not intended for consumption by humans because it can cause infectious toxoplasmosis. Regulations regarding the cat trade have not been able to provide a deterrent effect on perpetrators, it can be explained in Article 302 of the Criminal Code, criminal acts against perpetrators of animal abuse to death can be punished with a maximum imprisonment of 9 months or a fine of 300,000 rupiah. Based on this, this research was conducted to find out the regulations in the legislation regarding criminal liability for the perpetrators of selling cat meat. This study uses a normative research method where there is a legal norm void in Article 302 and Law No. 18 of 2009 concerning Livestock and Animal Health regarding the trade in cat meat for human consumption. The cat meat trade can pose a serious health risk to the community, especially in the form of toxoplasmosis. Without clear regulations regarding the cat meat trade, of course, it will provide free space for irresponsible people to continue to sell cat meat and even consume cat meat.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Practices, cat meat trade, Illegal.

Abstrak. Kucing merupakan hewan peliharaan yang sangat digemari oleh manusia, namun belakangan ini beredar berita banyaknya kucing yang diculik dan dijual untuk digunakan sebagai mencari keuntungan dan untuk olahan makanan. Daging kucing bukanlah di peruntukan untuk di konsumsi oleh manuisa karena dapat menimbulkan penyakit toksoplasmosis yang menular. Praturan mengenai perdagangan kucing belum dapat memberi efek jera terhadap pelaku dapat di jelaskan dalam pasal 302 KUHP tindak pidana terhadap pelaku penganiyaan hewan hinggan mati dapat di pidana  dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda 300.000 rupiah. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan di dalam perundangundangan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan daging kucing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dimana terdapat kekosongan norma hukum di dalam pasal 302 dan Undang- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengenai perdagangan daging kucing untuk dikonsumsi oleh manusia. Perdagangan daging kucing dapat menimbulkan resiko kesehatan yang serius bagi masyarakat, terutama dalam bentuk penyakit toksoplasmosis. Tanpa adanya regulasi yang jelas mengenai perdagangan daging kucing tentu saja akan memberikan ruang yang bebas kepada oknumoknum yang tidak bertanggungjawab untuk terus menjual daging kucing dan bahkan mengkonsumsi daging kucing.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Praktek Tindak Pidana, perdagangan daging kucing, Ilegal.