Tanggung Jawab Houthi yang Melakukan Perekrutan Anak sebagai Tentara dalam Konflik Bersenjata di Yaman Ditinjau dari Hukum Internasional

Abstract

Abstract. Rebels or belligerents are regulated in several international conventions, belligerents are subjects of international law who are not countries where the group tries to fight for their rights or aspirations that cannot be fulfilled by the government of that country. In this study, the case taken regarding the recruitment of child soldiers by the Houthis, the recruitment of child soldiers is not only carried out by the State but also often occurs by the rebels. The recruitment of child soldiers is prohibited by several International Conventions. However, international legal arrangements place more emphasis on the responsibility of the State, while the practice of using child soldiers is more often carried out by the rebels. Recruitment of child soldiers is a crime in war, so hereby the Houthis can be held accountable for the act of recruiting child soldiers in accordance with Article 10 of the Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts of 2001. In addition to that, it is also stated in Article 25 paragraph (3) of the 1998 Rome Statute and Article 28 letter (a) of the 1998 Rome Statute by applying individual responsibility and command responsibility.

Keyword : Belligerent, Recruiting Child Soldiers, Houhti, Responsibilities

Abstrak. Pemberontak atau belligerent diatur pada beberapa Konvensi Internasional, belligerent adalah subjek hukum internasional yang bukan Negara dimana kelompok tersebut mencoba untuk memperjuangkan haknya atau aspirasinya yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah Negara tersebut. Dalam penelitian ini kasus yang diambil mengenai perekrutan tentara anak oleh Houthi, perekrutan tentara anak bukan hanya dilakukan oleh Negara namun juga kerap terjadi oleh kaum – kaum pemberontak. Perekrutan tentara anak dilarang oleh beberapa Konvensi – Konvensi Internasional. Namun pengaturan hukum internasional lebih menekankan pada tanggung jawab Negara, sedangkan praktik penggunaan tentara anak lebih sering dilakukan oleh kaum pemberontak. Perekrutan tentara anak merupakan kejahatan pada perang, maka dengan ini Houthi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan perekrutan tentara anak sesuai dengan Pasal 10 Draft Articles on Responsibility of States for Internaionally Wrongful Acts tahun 2001 selain itu juga terdapat pada Pasal 25 ayat (3) Statuta Roma 1998 dan Pasal 28 huruf (a) Statuta Roma 1998 dengan menerapkan tanggung jawab individu dan tanggung jawab komando.

Kata Kunci: Belligerent, Perekrutan Tentara Anak, Houhti, Tanggung Jawab