The Position and Institutional Function of the National Program of Community Empowerment to Enhance Public Welfare Based on Bandung Regional Regulation Number 06 of 2005 on Community Empowerment Institution (a Field Study in the Village
Abstract
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Adi, Isbandi R. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003
Anah Kunyati, Disertasi Peran Modal Sosial Agen Pada Institusi Lokal Dalam Penanggulangan Kemiskinan, Unpad, Bandung, 2014.
Dwiyanto Indiahono, Kebijakan Publik, Gava Media, Yogyakarta, 2009
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2006
Sri Lestari Rahayu, Bantuan Sosial di Indonesia Sekarangdan Ke Masa Depan, Fokusmedia, Jakarta, 2012
Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung, Alumni, Bandung, 2006
Soetarto, Dasar-Dasar Organisasi, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2006
Soeroso R. Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. 2006
Toto Mardikanto , Pemberdayaaan Masyarakat, Alfa Beta, Bandung, 2013
Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penangganan Fakir Miskin.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Permendagri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupatan/Kota.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bandung.
DOI: http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.2612
   Â