Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Abstract

Abstract. Fiduciary security is a material guarantee that is easy to implement. If the debtor is in default or default, the creditor can carry out direct or parate execution. Through the Decision of the Constitutional Court Number 18 / PUU-XVII / 2019, the Constitutional Court changed the execution mechanism for the fiduciary guarantee object as long as it was not provided voluntarily by the debtor, then the execution had to go through the court. This paper examines how the implementation of the fiduciary guarantee object after the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019, as well as the legal consequences for the execution of fiduciary objects after the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019. In this research the research method used is the approach juridical normative by reviewing secondary data relating to the problem. The data collection technique method is obtained through literature study. And this research uses qualitative data analysis methods. The results of this study are that prior to the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 the implementation of the fiduciary security object was carried out in accordance with the provisions of Article 29 paragraph (1) of the Fiduciary Guarantee Law, and after that the constitutional court provided provisions regarding the definition of contract violations and the willingness of the debtor. The legal consequence of the Decision of the Constitutional Court Number 18 / PUU-XVII / 2019 regarding parate execution is that there is a different process for the execution mechanism.

Abstrak. Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan yang memiliki karakteristik kemudahan pelaksanaan eksekusinya. Apabila debitur cidera janji atau wanprestasi maka kreditur dapat melakukan eksekusi langsung atau parate eksekusi. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, MK mengubah mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia sepanjang tidak diberikan secara sukarela oleh debitur maka eksekusinya harus melalui pengadilan. Tulisan ini mengkaji bagaimana parate eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, serta bagaimana akibat hukum terhadap parate eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan. Metode teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan. Serta penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan setelahnya mahkamah konstitusi memberikan ketentuan pemaknaan cidera janji serta kerelaan dari debitur. Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap parate eksekusi adalah adanya proses mekanisme eksekusi yang berbeda