Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Implementasinya Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Pasir Di Kabupaten Tasikmalaya

Abstract

Abstract, The mining industry is one of the industries that the Indonesian government relies on to generate foreign exchange. However, mining activities often damage the environment. Environmental problems cause damage as UUPPLH stipulates standard criteria for environmental damage to prevent environmental damage. Currently, sand mining activities in Tasikmalaya Regency trigger impacts on the environment such as landslides, floods and drought. Therefore, the problems being studied are directed at identifying problems as follows. What are the standard criteria for environmental damage based on the UUPPLH and how are the implementation of the standard criteria for environmental damage based on the UUPPLH for environmental damage due to sand mining in Tasikmalaya Regency.

This research method uses normative juridical research. The research specification uses descriptive analytical. The library research data collection technique is done by collecting secondary data. As well as the analysis method using qualitative normative to connect the provisions and related legal principles.

The result of this research is that the number of sand mining entrepreneurs who do not have permits, pollute the environment which is included in the standard criteria for environmental damage, and sand mining entrepreneurs are not responsible for what has happened to the surrounding environment, thus contradicting the implementation of the UUPPLH.

Abstrak, Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa. Namun, kegiatan penambangan seringkali merusak lingkungan. Permasalahan lingkungan hidup menimbulkan kerusakan sebagaimana UUPPLH menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Saat ini aktivitas pertambangan pasir di Kabupaten Tasikmalaya memicu dampak pada lingkungan seperti longsor, banjir, dan kekeringan. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji diarahkan kepada identifikasi masalah sebagai berikut. Bagaimana kriteria baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH dan Bagaimana implementasi pengaturan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan pasir di Kabupaten Tasikmalaya.

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Serta metode analisis menggunakan kualitatif normatif untuk menghubungkan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait.

Hasil dari penelitian ini adalah banyaknya pengusaha penambang pasir yang tidak mengantongi izin, melakukan pencemaran lingkungan yang termasuk pada kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dan pengusaha penambangan pasir tidak bertanggungjawab atas apa yang telah terjadi pada lingkungan sekitar, sehingga bertentangan dengan implementasi UUPPLH.