Penjatuhan Pidana Penjara terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Dilakukan Rehabilitasi Dihubungkan dengan UU No 35 Tahun 2009 dan SEMA No 4 Tahun 2010

Abstract

Abstract. With the increasing misuse of the government narcotics made revision/renewal of the LAW No. 22 of 1997 into LAW No. 35 year 2009, this legislation governs how criminal acts for a narcotic abuse that is categorized as an addict rather than a distributor. In Indonesia, there are some cases that should be rehabilitated but put into prison as in case of number 1121/Pid. SUS/2019/PN.Blb. NANANG WIDARYA Bin DASIM with the evidence of shabu 0.16 gram in prison criminal verdict 4 years but according to the law should be rehabilitation. It is inversely proportional to the case of Jefri Nickol with the verdict of the matter 941/PID. SUS/2019/PN JKT. CELLS which are supposed to be under Law No. 35 year 2009 sentenced to imprisonment because the evidence is not rehabilitated.

Keywords : Law Enforcement, Narcotics, Judge's Decision.

Abstrak. Dengan semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika pemerintah melakukan revisi/pembaharuan dari UU No. 22 tahun 1997 menjadi UU Nomor 35 tahun 2009, undang-undang ini mengatur bagaimana tindak pidana bagi seorang penyalahgunaan narkotika yang dikategorikan sebagai pecandu bukan pengedar. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kasus yang seharusnya direhabilitasi namun dimasukan ke dalam penjara seperti kasus Nomor 1121/Pid.SUS/2019/PN.Blb. NANANG WIDARYA Bin DASIM dengan barang bukti shabu 0.16 gram di vonis pidana penjara 4 tahun padahal menurut undang-undang tersebut seharusnya dilakukan rehabilitasi. hal tersebut berbanding terbalik dengan kasus Jefri Nickol dengan putusan perkara 941/pid.sus/2019/PN JKT.SEL yang seharusnya menurut undang undang no 35 tahun 2009 divonis pidana penjara dikarenakan barang buktinya bukan direhabilitasi.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Narkotika, Putusan Hakim.