Keterlibatan TNI dan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perubahan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Abstract

Abstract. Basically the task of protecting the State is the duty of the police and the military, but in the 2000s the task was divided between the police and the military, terrorism was an action that could interfere with security in an act of terror could be carried out by the state, individuals, groups of individuals and an organization. Terrorism is perceived as an extraordinary crime because of the application of random targets, nonselective targets, unpredictability, the use of sophisticated weapons, sometimes even using tools that are not considered war equipment and often involve transnational crime and interstate networks. Actors of acts of terror are usually perpetrators who are part of the organization with motivated ideals.At the present time there is a widespread crime of terrorism that occurs in the Unitary State of the Republic of Indonesia, therefore an institution is in charge of eradicating the crime of terrorism, therefore the role of the Indonesian National Police and the TNI is needed to eradicate terrorism, tasks and roles of the Indonesian National Police and the TNI in TAP MPR NUMBER VII / MPR / 2000 concerning the role of the Indonesian national army and the role of the Indonesian republic's police force, making the TNI play a role only to safeguard national and political defenses or certain beliefs.State sovereignty alone, but terrorism itself is an action that threatens the security of a country and also the safety of the people in that country, therefore the POLRI in this case needs to involve the TNI which aims to prevent the crime of terrorism from happening.

Keyword: Collaboration TNI and Polri

Abstrak. Pada dasarnya tugas dalam melindungi Negara merupakkan tugas dari kepolisian dan TNI akan tetapi pada tahun 2000an terbagilah tugas antara kepolisian dan TNI, Terorisme adalah tindakan yang dapat menggangu keamanan dalam suatu Tindakan teror bisa dilakukan oleh negara, individu, sekelompok individu, dan suatu organisasi. Terorisme dirasakan sebagai kejahatan luar biasa karena penerapan target yang bersifat acak (random target, target nonselektif), sulit diprediksi, penggunaan senjata-senjata canggih, bahkan kadang menggunakan alat yang tidak dipertimbangkan sebagai peralatan perang dan sering melibatkan kejahatan transnasional serta jaringan antarnegara. Pelaku tindakan teror biasanya adalah pelaku yang merupakan bagian dari organisasi dengan motivasi cita-cita.Pada masa sekarang sangatlah marak terjadi tindak pidana terorisme yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu perlu adanya suatu lembaga yang bertugas untuk memberantas tindak pidana terorisme tersebut, Oleh karena itu di butuhkannya peran POLRI dan TNI untuk memberantas terorisme, Tugas dan peran POLRI dan TNI dalam TAP MPR NOMOR VII/MPR/2000 Tentang peran tentara nasional indonesia dan peran kepolisian negara republik indonesia, Membuat TNI mempunyai peran hanya untuk menjaga pertahanan negara dan politik atau keyakinan tertentu.Kedaulatan negara saja, akan tetapi terorisme sendiri adalah suatu tindakan yang mengancam keamanan suatu Negara dan juga keselamatan masyarakat yang ada di dalam suatu negara tersebut oleh karena itu POLRI dalam hal ini perlu melibatkan TNI yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana terorisme tersebut terjadi.

Kata kunci: Kerjasama TNI Dan Polri.