Analisis Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Narkotika dihubungkan dengan Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Abstract

Abstract. The case of the criminal offence of money laundering is already lively going on in Indonesia. Money laundering is a method to hide, move, and use the result of a criminal act, such as the trade of narcotics money. The crime related to narcotics included into the special criminal act that uses the Act No. 35 of the year 2009 About narcotics. In the criminal offence of money laundering, as set forth in article 66 CODE of CRIMINAL PROCEDURE which require a Prosecutor to conduct a proof. This research is the juridical normative research. Data relevant to the study was more focused on secondary data obtained through the study of literature or librarianship, which further in the analysis in descriptive analytic. The results showed that the first failure, and disharmony between the theory of proof with that submitted by the public prosecutor (JPU) award Number 43/Pid. Sus/2017/PN. Beer is causing not meant a legal certainty for the defendant. Second, several theories about the evidentiary demands JPU incompatible with the theory of proof, but the mechanism of proof JPU has acted as the provisions contained in the CODE of CRIMINAL PROCEDURE.

Keywords: The Theory Of Proof, Prosecutors, Legal Uncertainty.

Abstrak. Kasus tindak pidana pencucian uang sudah marak terjadi di Indonesia. Pencucian uang merupakan metode menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, misalnya uang hasil perdagangan narkotika. Tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika termasuk kedalam tindak pidana khusus yang menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur dalam pasal 66 KUHAP yang mewajibkan seorang jaksa penuntut umum untuk melakukan suatu pembuktian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data-data yang relevan dengan penelitian ini lebih difokuskan pada data sekunder yang diperoleh melalui studi literature atau kepustakaan, yang selanjutnya di analisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama terjadi kekeliruan dan ketidakselarasan antara Teori Pembuktian dengan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir yang menyebabkan tidak tercapainya suatu kepastian hukum bagi Terdakwa. Kedua, beberapa teori pembuktian tentang tuntutan JPU tidak sesuai dengan Teori Pembuktian, namun secara mekanisme pembuktian JPU telah bertindak sebagaimana ketentuan yang tercantum didalam KUHAP.

Kata Kunci : Teori Pembuktian, Jaksa, Ketidakpastian Hukum.