Analisis Penundaan Pelaksanaan Putusan Kasasi Dihubungkan dengan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Formil

Abstract

Abstract. Delay implementation of the ruling of the Court of the city occurred in various regions of Indonesia so that it raises concerns among the public mistrust related to law enforcement agencies nor the creation of a legal certainty. Observing problems of delays in the implementation of the ruling of the execution/which is the authority of the Attorney General as an institution of State agencies which are authorized as specified in the book of the law of criminal procedure (CODE of CRIMINAL PROCEDURE). Such things often happen in the cases it contains the extraordinary crime, one of which occurred in the case of the criminal offence of corruption. Some corruptor class snapper can breathe the free air due to the postponement of the execution. This research is the juridical normative research. Data relevant to the study was more focused on secondary data obtained through the study of literature or librarianship, which further in the analysis in descriptive analytic. The research results showed that the first procedure, the execution of the ruling of the appeal which was carried out by the Prosecutor's Office does not violate the principle of legality of enforceability of due execution procedure itself has been listed in the decision of the Attorney-General so that the procedure conducted by the Prosecutor's Office is just right and does not violate the principle of Legality. Second, delay implementation of the ruling of the Court occur due to errors in interpretation of the sentence and verdict, a copy of the Passage between the two State institutions, namely the State Attorney and the district court below the Supreme Court. Therefore the legal uncertainties occur thereby causing the postponement of the implementation of the execution of the verdict that has been inkracht.

  Keywords: The Implementation Of The Verdict, Court, Law Enforcement
Abstrak.

Penundaan Pelaksanaan Putusan Pengadilan marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait ketidakpercayaan kepada Aparat Penegak Hukum dan juga tidak terciptanya suatu kepastian hukum. Mengamati permasalahan penundaan pelaksanaan putusan/eksekusi tersebut yang merupakan kewenangan dari instansi Kejaksaan sebagai Lembaga Negara yang berwenang sebagaimana telah ditentukan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal demikian seringkali terjadi pada kasus-kasus yang termasuk kedalam extraordinary crime, salah satunya terjadi pada kasus Tindak Pidana Korupsi. Sebagian koruptor kelas kakap dapat menghirup udara bebas karena terjadi penundaan pelaksanaan eksekusi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data-data yang relevan dengan penelitian ini lebih difokuskan pada data sekunder yang diperoleh melalui studi literature atau kepustakaan, yang selanjutnya di analisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertama prosedur pelaksanaan putusan kasasi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan tidak melanggar keberlakuan Asas Legalitas karena prosedur eksekusi sendiri telah tercantum didalam Keputusan Jaksa Agung sehingga Prosedur yang dilakukan oleh Kejaksaan sudah tepat dan tidak melanggar Asas Legalitas. Kedua, penundaan pelaksanaan putusan pengadilan terjadi karena kesalahan dalam penafsiran kalimat Petikan dan Salinan Putusan, antara dua Lembaga Negara yaitu Kejaksaan dan Pengadilan Negeri dibawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu terjadi ketidakpastian hukum sehingga menyebabkan penundaan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah inkracht.

Kata Kunci : Pelaksanaan Putusan, Pengadilan, Penegakan Hukum