Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang di Kawasan Bandung Utara Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat dan Dampaknya terhadap Lingkungan Hidup dan Masyarakat

Sellyna Suryanegara, Yeti Sumiyati

Abstract


Abstract. This research is motivated by the KBU which is a protected area or conservation area, currently it seems to change function due to the rampant development of supporting facilities and infrastructure in the KBU, even though the government has stipulated a KBU Regional Regulation that regulates guidelines for controlling spatial utilization in the KBU. However it turns out that with the existence of the Regional Regulation on KBU there are still many violations against the allocation of space utilization in the KBU. The purpose of this research is to find out the development of supporting facilities and infrastructure in the North Bandung Region according to West Java Provincial Regulation Number 2 of 2016 concerning Guidelines for Control of the North Bandung Region as a Strategic Area of West Java Province and its impact on the environment and society. The author uses the normative juridical method by studying secondary data using descriptive analytical research specifications. Data collection methods used are library research and in analyzing the data obtained using qualitative data analysis methods. Based on the results of the research and discussion, the conclusion is that the development of supporting facilities and infrastructure in the KBU is not fully yet in accordance with the KBU Regional Regulation and the impact of the development of supporting facilities and infrastructure in the environment and the community, namely the support capacity of the KBU as a protected area or conservation area so that it can cause ecological disasters that will be felt by people in the city of Bandung and its surroundings.

Keywords: Control, Space Utilization, North Bandung Region

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh KBU yang merupakan kawasan lindung atau kawasan konservasi, saat ini seolah berubah fungsi karena maraknya pembangunan sarana dan prasarana penunjang di KBU yang tidak terkendali, padahal pemerintah telah menetapkan Perda KBU yang mengatur pedoman pengendalian pemanfaatan ruang di KBU. Namun ternyata dengan adanya Perda KBU tersebut tetap saja banyak terjadi pelanggaraan terhadap peruntukkan ruang di KBU. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui pembangunan sarana dan prasarana penunjang di Kawasan Bandung Utara menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat dan dampaknya terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan dalam menganalisis data-data yang diperoleh menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, yaitu pembangunan sarana dan prasarana penunjang di KBU belum sepenuhnya sesuai dengan Perda KBU dan dampak dari pembangunan sarana dan prasarana penunjang di KBU terhadap lingkungan hidup dan masyarakat yaitu daya dukung KBU sebagai kawasan lindung atau kawasan konservasi akan semakin menurun sehingga dapat menimbulkan bencana ekologis yang akan dirasakan oleh masyarakat di Kota Bandung dan sekitarnya.

Kata Kunci : Pengendalian, Pemanfaatan Ruang, Kawasan Bandung Utara

 


Keywords


Pengendalian, Pemanfaatan Ruang, Kawasan Bandung Utara

Full Text:

PDF

References


Sumber Buku:

Rahardjo Adisasmita, Ekonomi Tata Ruang Wilayah, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2014.

N. H. T. Siahaan, Hukum Lingkungan, Pancuran Alam: Jakarta, 2006.

M. Akib, Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologis, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-203

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

Sumber Artikel:

Adi Nurzaman dan Yulinda Adharani, “Fungsi Perizinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandung Utara dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutanâ€, Bina Hukum Lingkungan, Vol. 2, No. 1, 2017.

Fika Aulia Nurhuda dan Yeti Sumiyati, “Perencanaan Pembangunan Eks Palaguna sebagai Bandung Icon dan Prakiraan Dampaknya Terhadap Ketersediaan Air Tanah Dihubungkan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup JO. Perda Kota Bandung No.3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanahâ€, Prosiding Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, 2018.

Sumber Internet:

Ananda Muhammad Firdaus, Walhi Jabar: Apartemen The Maj Bermasalah Sejak Dulu, diakses dari https://www.ayobandung.com/read/2017/09/16/23759/walhi-jabar-apartemen-the-maj-bermasalah-sejak-dulu pada Rabu, 03 Oktober 2018.

Cecep Wijaya Sari, Langgar Izin, DPRD Desak Pembangunan SPBU Lembang Dihentikan, di akses dari http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/11/24/langgar-izin-dprd-desak-pembangunan-spbu-lembang-dihentikan-414416 pada Kamis, 27 September 2018.

Fajri Achmad, Disoal, Proyek The Maj Terhenti, diakses dari http://jabarekspres.com/2017/pembangunan-the-maj-dihentikan/ pada Rabu, 03 Oktober 2018.

Wagub Demiz Tinjau Kawasan Bandung Utara, diakses dari http://jabarprov.go.id/index.php/news/8179/Wagub_Demiz_Tinjau_Kawasan_Bandung_Utara pada Rabu, 03 Oktober 2018.




DOI: http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.13978

Flag Counter