Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penyalahgunaan Fungsi Struktural Dilembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin Dihubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Putri Pramesti Ramadanti, Chepi Ali Firman Zakaria

Abstract


Abstract. This research is motivated by the uncontrollable nature of the Sukamiskin Class 1 Correctional Institution in Bandung, which can be seen from the existence of luxurious facilities in prisons due to misappropriation of abuses carried out by individual prison officers. This study examines violations committed by Lapas officers in accordance with Permenkumham rules, and criticizes the importance of improving prison management, Enforcement of the integrity of prison leaders and officers must be increased so as not to be affected by bribes offered by prisoners in prisons. This study uses a normative juridical method and uses descriptive analytical research. Methods or data collection techniques used are library research and interviews. The results of the study, that the arrangement carried out by the Ministry of Law and Human Rights has not been comprehensive to the Penitentiary, and the lack of supervision and control in fact has not been carried out maximally. 

Keywords: Correctional Institutions, Abuse of Structural Functions, Monitoring and Control. 

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin tidak terkendalinya Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin Bandung hal ini dapat dilihat dengan adanya fasilitas mewah di Lapas akibat penyalahguanaan kewanangan yang dilakukan oleh oknum petugas Lapas. Penelitian ini mengkaji pelanggaran yang dilakukan petugas Lapas sesuai dengan kaidah Permenkumham, serta mengkritisi mengenai pentingnya perbaikan pengelolaan Lapas, Penegakan integritas para pimpinan dan petugas lapas harus ditingkatkan agar tidak terpengaruh dengan tawaran suap dari narapidana di dalam Lapas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan penelitian deskriptif analitis. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian, bahwa pengaturan yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM belum kompherensif kepada Lembaga Pemasyarakatan tersebut, dan kurangnya pengawasan dan pengendalian secara fakta belum dilaksanakan dengan maksimal,

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Penyalahgunaan Fungsi Struktural, Pengawasan dan Pengendalian.


Keywords


Lembaga Pemasyarakatan, Penyalahgunaan Fungsi Struktural, Pengawasan dan Pengendalian.

Full Text:

PDF

References


Buku

Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Penjaran Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Marbun, S.F., Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia, Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung, 2001.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusi No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemsyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Sumber Lain

Dedi Soemardi, Aspek Hukum Dari Wewenang Dan Tanggung Jawab, Jurnal Hukum, Volume 16, Nomor 2, 1986.




DOI: http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.13797

Flag Counter