Kajian Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Prasarana dan Sarana Permukiman di Kelurahan Cikawao

Nur Mintinia Maola Daud, Ernawati Hendrakusumah

Abstract


Abstract. Viewed from the Bandung City Spatial Plan that Lengkong Subdistrict is included in the area of the settlement area development plan, the reason why researchers took the study area in Cikawao Village was because the area was a very strategic area but the infrastructure and facilities still needed priority handling and maintenance considering the frequent occurrence of flooding and poorly maintained environmental conditions and other infrastructure and facilities that still require an increase in quality and quantity. The purpose of this study is an appropriate effort to increase the availability and quality of environmental infrastructure and facilities to meet minimum service standards and can provide recommendations for developers to fulfill the availability and increase the quality of environmental infrastructure and facilities in accordance with existing standards. This research method is included in quantitative descriptive research and uses a comparative descriptive approach. The stages of analysis include analysis of the availability of infrastructure and facilities based on community assessment (quantitative descriptive with Likert scale scoring analysis techniques), analysis of availability of environmental infrastructure and facilities based on minimum service standards (descriptive quantitative based on standards through variable suitability percentage analysis techniques), and analysis comparison between standard assessment and community assessment (qualitative descriptive) which will then be determined the type of infrastructure and facilities that require priority handling. The conclusions and recommendations in this study are to conclude the results of the analysis and provide recommendations that are appropriate for the types of infrastructure and facilities that require priority handling and provide recommendations on the maintenance of classified types of infrastructure and facilities that still require increased maintenance to support government plans and programs in the creation settlement environment that is good for the community. The results of the analysis carried out have been obtained by the type of infrastructure and facilities which are the main priorities of the handlers, namely the Prasrana Drainage Network, the Fire Network Infrastructure and also the Green Open Space, Parks and Sports. Furthermore, the type of infrastructure that is still needed requires improvement in quality and quality, namely Prasrana Persampahan, Prasrana Road Network (Trail), Wastewater Network Infrastructure, Public Road Lighting (PJU), Educational Facilities and Srana Government and Public Services.

Keywords : Minimal Service Standards, Housing Infrastructure and Facilities, Settlement Environment, Community Assessment.

Abstrak. Dilihat dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung bahwa  Kecamatan Lengkong termasuk kedalam kawasan rencana pengembangan kawasan permukiman, Alasan mengapa peneliti mengambil wilayah studi di Kelurahan Cikawao dikarenakan wilayah tersebut merupakan wilayah yang sangat strategis namun kedaan prasarana dan sarana yang masih membutuhkan prioritas penanganan serta pemeliharaaan dengan baik mengingat sering terjadinya banjir dan kondisi lingkungan yang kurang terawat serta prasarana dan sarana lainnya yang masih membutuhkan peningkatan kualitas maupun kuantitas. Tujuan penelitian ini sebagai upaya yang tepat untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana lingkungan untuk memenuhi standar pelayanan minimal dan dapat memberikan rekomendasi bagi para pengembang guna terpenuhinya ketersediaan dan meningkatnya kualitas parasarana dan sarana lingkungan yang sesuai dengan standar yang ada. Metode penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kuantitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif komparatif. Tahapan analisis tersebut antara lain adalah analisis ketersediaan prasarana dan sarana berdasarkan penilaian masyarakat (kuantitatif deskriptif  dengan  teknik  analisis skoring skala  likert), analisis ketersediaan prasarana dan sarana lingkungan berdasarkan standar pelayanan minimal (kuantitaif deskriptif berdasarkan standar melalui teknik analisis presentase kesesuaian variabel), dan analisis  perbandingan  antara  penilaian  standar  dengan penilaian masyarakat (deskriptif kualitatif) yang kemudian akan  ditentukan jenis prasarana dan sarana yang membutuhkan prioritas penanganan. Kesimpulan dan rekomenadasi dalam penelitian ini yaitu menyimpulkan hasil analisis dan memberikan rekomenadsi yang tepat untuk jenis prasarana dan sarana yang membutuhkan penanganan secara prioritas dan memberikan pula rekomendasi pemeliharaan jenis prasarana dan sarana  yang tergolong masih mebutuhkan peningkatan pemeliharaan untuk mendukung rencana dan program-program pemerintah dalam terciptanya lingkungan permukiman yang baik bagi masyarakat. Dari hasil analisis yang di lakukan telah di dapatkan jenis prasarana dan sarana yang merupakan prioritas utama penangan yaitu Prasrana Jaringan Drainase, Prasarana Jaringan Pemadam Kebakaran dan juga Srana Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Olahraga. Selanjutnya jenis prasarana yang masih mmbutuhkan peningkatan kualias maupun kualitas yaitu Prasrana Persampahan, Prasrana Jaringan Jalan (Jalan Setapak), Prasarana Jaringan Air Limbah, Prasrana Penerangan Jalan Umum (PJU), Sarana Pendidikan dan Srana Pemerintahan dan Pelayanan Umum.

Kata Kunci: Standar Pelayanan Minimal, Prasarana dan Sarana Perumahan, Lingkungan Permukiman, Penilaian Masyarakat.


Keywords


Standar Pelayanan Minimal, Prasarana dan Sarana Perumahan, Lingkungan Permukiman, Penilaian Masyarakat.

Full Text:

PDF

References


Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Nasional, Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN), 1992

Pemerintah Kota Bandung. 2013. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 07 Tahun 2013 Tentang Penyediaan, Penyerahan, Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman

Peraturan Menteri. 2016. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang




DOI: http://dx.doi.org/10.29313/pwk.v0i0.15910

Flag Counter