Chotidjah, Nurul, Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia

• Vol 2, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2016) - Artikel
  The Status and Authority of the Regional Deputy Head in Signing Legal Products Based on Minister Regulation Number 1 of 2014 on the Establishment of Regional Legal Products in Conjunction with Law Number 23 of 2014 on Regional Government
  Abstract  PDF (Bahasa Indonesia)
• Vol 3, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2017) - Artikel
  Penetapan kembali Status Kewarganegaraan Arcandra Tahar menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan Keputusan MENKUMHAM Nomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 dihubungkan dengan Asas-Asas Kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
  Abstract  PDF (Bahasa Indonesia)
• Vol 3, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2017) - Artikel
  Pengisian Jabatan Jaksa Agung dari Partai Politik dihubungkan dengan Fungsi Kejaksaan dalam Kaitannya dengan Kekuasaan Kehakiman
  Abstract  PDF (Bahasa Indonesia)
• Vol 5, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2019) - Artikel
  Urgensi Pembatasan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang Undang dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu-X/2012 berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
  Abstract  PDF
• Vol 6, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2020) - Artikel
  Gagasan Pemilihan Presiden oleh MPR Pasca Pemilihan Umum Presiden 2019 Dihubungkan dengan UUD 1945
  Abstract  PDF
• Vol 6, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2020) - Artikel
  Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Pengadaan Tanah Jambu Dua Kota Bogor Dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
  Abstract  PDF
• Vol 7, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2021) - Artikel
  Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Ketentuan Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Gubernur Berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah pada Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum
  Abstract  PDF