• Home
• About
• Login
• Register
• Search
• Current
• Archives

Home > Archives > Vol 5, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2019)

DOI: http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0

Table of Contents

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Rokok Elektrik (Vaporizer) yang Mengandung Zat Kimia Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Gisza Gabriella, Yeti Sumiyati

PDF 1-7

Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penyalahgunaan Fungsi Struktural Dilembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin Dihubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Putri Pramesti Ramadanti, Chepi Ali Firman Zakaria

PDF 8-13

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara Sepihak oleh Pengusaha terhadap Pekerja Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Nomor 37 K/Pdt.Sus-Phi/2016) Ira Ardi Sari, Deddy Effendi

PDF 14-18

Penegakan Hukum terhadap Praktek Penyalahgunaan Jual Beli Sel di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Annisa Noer Illahi

PDF 19-26

Penegakkan Hukum Pidana Atas Perdagangan Kayu Illegal dalam Sistem Peradilan Pidana Dihubungkan dengan Kondisi Fungsi Hutan (Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.PL.R) Safira Aulia Sitompul, Sholahuddin Harahap

PDF 27-33

Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Proses Rehabilitasi sebagai Tujuan Pemasyarakatan Tineke Andriani Marlina, Dey Ravena

PDF 34-40

Penegakan Hukum Pidana terhadap Pengedar Minuman Keras tanpa Perizinan Dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol Mauli Fajrin, Chepi Ali Firman Zakaria

PDF 41-47

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Ekspor Bibit Lobster Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor BP 02/WBC.08/KPP.MP.04/PPNS/2015 ) Salsabila Nadhifah, Chepi Ali Firman Zakaria

PDF 48-52

Tanggung Jawab Indonesia terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan dalam Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Asmat Dihubungkan dengan International Covenant On Economic, Social And Cultural Right (ICESCR) Husaini Ilham Jamil, Eka An Aqimuddin

PDF 53-60

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online terhadap Konsumen Dihubungkan dengan Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik Muhammad Sanni Rusadi, Chepi Ali Firman Zakaria

PDF 61-66

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengedaran Obat Tramadol Secara Ilegal dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Oka Riza, Dini Dewi Heniarti

PDF 67-73

Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika secara Online Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Muhamad Taufik Hermawan, Dini Dewi Heniarti

PDF 74-79

Kebijakan Hukum Pidana dalam Penjatuhan Sanksi Perzinahan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi NO.46/PUU-XIV/2016 Gina Agustiana, Dini Dewi Heniarti

PDF 80-87

Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Liquid High Dihubungkan dengan Undang-Undang NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Bandung Abdul Hafizh Yudha Wahyudi, Dini Dewi Heniarti

PDF 88-93

Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Berdasarkan Perda Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRW Dihubungkan dengan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup dan Implementasinya terhadap Pembangunan Perumahan oleh PT.Nur Mandiri Jaya di Kota Cimahi Ira Amelia Fauzi, Neni Ruhaeni

PDF 94-101

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menata Pasar Tradisional Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Implementasinya terhadap Pasar Cikutra Dihubungkan dengan Upaya Pengelolaan Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Hasna Aulia, Neni Ruhaeni

PDF 102-108

Peraturan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia Maulana Yusup, Neni Ruhaeni

PDF 109-116

Perbandingan Pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Putusan NO.14/KPPU-I/2015 dengan Putusan Mahkamah Agung No.16 K/PDT.SUS-KPPU/2016 tentang Gugatan yang dilakukan oleh DPC Hiswana Migas Dihubungkan dengan Pemenuhan Unsur Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Iqbal Hafidz

PDF 117-123

Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang Melakukan Malpraktik Medis dalam Hal Operasi Dihubungkan dengan KUHP dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Shazwina Syifa Azhari

PDF 124-129

Penegakan Hukum terhadap Praktek Illegal Mining Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung Pantai di Sungai Balai Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung) Marisa Dian Pertiwi, Edi Setiadi

PDF 130-138

Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MOU) antara 19 PT Anggota Bidang LPG DPC Hiswana Migas Bandung Sumedang Tanggal 21 Juni 2011 Dihubungkan dengan Pemenuhan Syarat Perjanjian Menurut Pasal 1320 Kuhperdata (Studi terhadap Putusan No.14/KPPU-I/2014, Putusan No 01/PDT.SUS/KPPU/2015/PN Bdg, dan Putusan MA No.16k/PDT.SUS-KPPU/2016) Irfan Hakim, M. Faiz Mufidi

PDF 139-146

Jaminan Kehalalan Produk Hewan Kurban Bagi Konsumen Muslim Melalui Juru Sembelih Halal Ditinjau dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 196 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Jasa Penunjang Peternakan Bidang Penyembelihan Hewan Halal Paramita Ayu Wardani, Tatty Aryani Ramli

PDF 147-156

Kerugian PT Pos Properti Indonesia Akibat Transaksi Deposito oleh Direksi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Sherin Rizky Eprillia Adha, Yeti Sumiyati

PDF 157-162

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Dihubungkan dengan Prinsip Transparansi dalam Mekanisme Financial Technology di Indonesia Raisa Venalia, Ratna Januarita

PDF 163-169

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Oknum Suporter Sepakbola yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang Dihubungkan dengan Hukum Positif Angga Eka Permana, Eka Juarsa

PDF 170-177

Penegakan Hukum Pidana terhadap Jual Beli Satwa Langka secara Online Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya JO. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Rizky Amelia Sari, Chepi Ali Firman Zakaria

PDF 178-185

Konstruksi Hukum Pidana dalam Kejahatan Politik pada Aksi Damai 212 Tahun 2016 dan Tagar 2019 Ganti Presiden Jesika Putri Nusa, Chepi Ali Firman Zakaria

PDF 186-193

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing oleh Penyidik TNI Angkatan Laut di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia Dihubungkan dengan Asa Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Resa Erliyani, Dini Dewi Heniarti

PDF 194-201

Implementasi Peraturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Alasan Pensiun Dini Sukarela Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Intan Larasati Putri, Deddy Effendi

PDF 202-208

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Cybersex Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 JO Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Siti Sefianti Utami, Dini Dewi Heniarti

PDF 209-213

Tanggung Jawab Pemerintah Filipina terhadap Pembunuhan Ekstra Yudisial kepada Terduga Pengguna dan Pengedar Narkoba Menurut Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Cendri Januar, M. Husni Syam, Eka An Aqimuddin

PDF 214-222

Perlindungan Konsumen dalam Promosi Barang Toko Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Flash Sale “Kemerdekaan†Tokopedia) Amalia Khoiriyah, Tatty Aryani Ramli

PDF 223-228

Hak Tanggungan Atas Tanah yang Belum Bersertifikat dalam Perjanjian Kredit Mikro Dihubungkan dengan Prinsip Kehati-hatian Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan JO. Undang-Undang NoHak Tanggungan Atas Tanah yang Belum Bersertifikat dalam Perjanjian Kredit Mikro Dihubungkan dengan Prinsip Kehati-hatian Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan JO. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggunganmor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Anrysa Yasmin, Lina Jamilah

PDF 229-236

Pencemaran Lingkungan Sungai Cilamaya dan Bendungan Barugbug di Desa Situdam Kecamatan Jatisari, Karawang, Jawa Barat Akibat Pembuangan Limbah Industri dalam Perspektif Hak atas Lingkungan yang Baik dan Sehat Revita Nurahmasari, Arianto Nurcahyono

PDF 243-249

Penetapan Wilayah Ekoregion dalam Perencanaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implementasinya dalam Perencanaan Pembangunan Perumahan oleh PT Nur Mandiri Jaya di Kampung Cirendeu Kota Cimahi Ulfa Gustiani, Neni Ruhaeni

PDF 250-255

Tanggung Jawab Israel terhadap Penembakan Anggota Palestinian Medical Relief Society (PMRS) Ditinjau Berdasarkan Hukum Internasional Assyifa S

PDF 262-271

Eksekusi Lelang Barang Jaminan Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah X Ditinjau dari Kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Dihubungkan dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Alvian Alvian, Neni Sri Imaniyati

PDF 272-278

Pelaksanaan Kepesertaan BPJS dari Perusahaan-perusahaan di Kota Bandung Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 JO Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Shifa Putri Meiza, Deddy Effendi

PDF 279-284

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Eigendom yang Dikonversi Menjadi Hak-hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Ganeta Prasista Haspada, Lina Jamilah

PDF 285-290

Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang di Kawasan Bandung Utara Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat dan Dampaknya terhadap Lingkungan Hidup dan Masyarakat Sellyna Suryanegara, Yeti Sumiyati

PDF 291-297

Tanggung Jawab Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Akibat Adanya Pembatalan Risalah Lelang oleh Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 589/PDT.G/2013/PN. Bandung Andi Achmad Rahmat, Arif Firmansyah

PDF 298-305

Akta Jual Beli Tanah sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah JO Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Juwita Deka Putri, Lina Jamilah

PDF 306-313

Penegakan Hukum Perdata terhadap Pencemaran Sungai Citarum yang Menimbulkan Kerugian Masyarakat Kampung Bojongsereh Desa Lebak Wangi Kabupaten Bandung Jawa Barat Andhika Ekky Putro, Frency Siska

PDF 314-318

Pertanggungjawaban Personel Penerbangan terhadap Kecelakaan Pesawat Udara Akibat Tidak Menggunakan Bahasa Standar Penerbangan Berdasarkan Annex 10 Konvensi Chicago 1944 tentang Aeronautical Telecommunication Fawwaz Dhiya Najmi, Oentoeng Wahjoe, Iman Sunendar

PDF 319-325

Pengaturan Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Perjudian secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Implementasi terhadap Kasus Perjudian Online di Kalimantan Barat Dede Dini Irnawan, Chepi Ali Firman Z

PDF 326-332

Sanksi Pidana Mati terhadap Terdakwa Kasus Narkotika Ditinjau dari Aspek Sistem Pemidanaan di Indonesia Dihubungkan dengan HAM Shaffa Alkirana, Dini Dewi Heniarti

PDF 333-338

“Tinjauan Yuridis terhadap Advokat dalam Menjalankan Tugas Profesinya Dihubungkan dengan Hak Imunitas (Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. Per. 9/PID.SUS-TPK / 2018 / PN.JAKPUS sebagai Kajian)†Muhammad Anggi Alamsyah

PDF 339-346

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bandung) Afif Mubarok, M. Faiz Mufidi

PDF 347-352

Pelaksanaan Kawin Kontrak di Kampung Arab Bogor yang Mengarah ke Human Trafficking Berdasarkan Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam Putri Nevita Sari, Liya Sukma Muliya

PDF 353-358

Tinjuan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan Bersama-sama dengan Jabatan (Studi Kasus Putusan 1193/Pid.B/2017/PN.Bdg) Ahmad Andika Panca

PDF 359-366

Pemberian Izin dan Layanan Prioritas bagi Penanam Modal Menurut Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal Dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Muhammad Ibnu Ma'arif, Ratna Januarita

PDF 367-373

Izin Penyelenggaraan Reklame yang Dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Zonasi Khusus Menurut Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame Fajar Ramadhan

PDF 374-382

Tinjauan Yuridis Mengenai Kewenangan Dokter Rumah Sakit Mitra Perusahaan Asuransi Kesehatan dalam Memberikan Pelayanan Medis Kepada Pasien Peserta Asuransi Kesehatan Randi Shohibul Wafa

PDF 383-391

Fungsi Syahbandar terhadap Keselamatan Kapal Motor Angkutan di Perairan Danau Toba Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan Nur Ayu Sutarti Setiawati, Ratna Januarita

PDF 392-398

Penertiban yang Dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Terkait Pemasangan Reklame Ilegal di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung No 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame Dihubungkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung No 217 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksaan Penyelenggaraan Reklame Rachmi Nurhidayah, Yeti Sumiyati

PDF 399-408

Pertanggung Jawaban Perusahaan Pemilik Papan Reklame yang Mengiklankan Produk Rokok di Zona Kawasan Pendidikan Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame Dihubungkan dengan Meningkatnya Ketergantungan Rokok Dikalangan Remaja Mochamad Husni Syaban, Yeti Sumiyati

PDF 409-415

Eksekusi Sembako sebagai Objek Jaminan Fidusia Apabila Terjadi Kredit Macet Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia JO Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Studi Kasus di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Jatisari Cikampek) Lina Siti Nurjanah, Lina Jamilah

PDF 416-423

Penanggulangan terhadap Pemanfaatan Ruang Kawasan Puncak Kabupaten Bogor yang Tidak Sesuai dengan Peruntukan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor 2016-2036 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur Dinda Amelia Zebua, Yeti Sumiyati, Frency Siska

PDF 424-429

Penetapan Komitmen Nasional (Nationally Determined Contribution) mengenai Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Menurut Paris Agreement 2016 dan Implementasinya di Indonesia Mega Fauzia, Neni Ruhaeni

PDF 430-437

Penghimpunan Dana Sosial Melalui Pengutipan Uang Kembalian Konsumen di Minimarket Alfamart Dihubungkan dengan Pasal 6 s.d. 12 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang NO. 16/PDT.G/2017/PN TNG) Diar Aulia Adang, Ratna Januarita

PDF 438-447

Analisis Penundaan Pelaksanaan Putusan Kasasi Dihubungkan dengan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Formil Irman Widi Kurniawan

PDF 448-457

Penegakan Hukum Pidana terhadap Pencemaran Air Sungai Citarum Akibat Limbah Cair Industri Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Mochamad Rafi Eka Putra, Dini Dewi Heniarti

PDF 458-464

Hak Upah Lembur yang Tidak Dibayarkan kepada para Pekerja di PT. X Kabupaten Sukabumi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Noer Andini Januariska, Deddy Effendi

PDF 465-474

Kekuatan Klausula Parate Eksekusi dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Dihubungkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Dessy Arundina Kusuma Dewi, Liya Sukma Muliya

PDF 475-482

Tinjauan Kebijakan Amerika Serikat tentang Larangan Masuk terhadap Pengungsi Menurut Hukum Internasional Indah Kusuma Wardhani, Irawati Irawati

PDF 483-497

Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Pasien yang Dirugikan Akibat Tidak Mendapatkan Pelayanan Gawat Darurat Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Rizky Hadzkan Siradj

PDF 498-505

Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Pasca Pembatalan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Danial Fadhilah, Efik Yusdiansyah, Nurul Chotidjah

PDF 513-522

Tanggung Jawab Dokter dalam Penanganan Medis Pemberian Antibiotik pada Kasus Malpraktik di Rumah Sakit Awal Bros Bekasi Dihubungkan dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.630/Pdt.G/2015/PN BKS/2016 Annisa Kania Hapsari, Husni Syam

PDF 523-529

Tindakan Tembak Mati di Tempat yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian Kepada Terduga Pelaku Terorisme Dihubungkan dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Asas Praduga Tak Bersalah Claudea Fauziah Hasan, Eka Juarsa

537-542

Penegakan Hukum terhadap Narkotika Jenis Baru Kecubung yang Tidak Terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes No 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Elfan Herdiawan, Dini Dewi Heniarti

PDF 530-536

Prinsip Business Judgment Rule sebagai Perlindungan Hukum bagi Direksi PT. Pos Properti Indonesia dalam Kewenangannya Menempatkan Deposito pada Bank Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Florenanda Warmah Wahab, Yeti Sumiyati

PDF 543-551

Tanggungjawab Nakhoda Kapal Atas Tenggelamnya Kapal Motor Sinar Bangun Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Dikaitkan dengan Kode Etik Nakhoda Kapal Laut Takdir Takdir, Ratna Januarita

PDF 506-512

Pengadaan Tanah untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Kabupaten Bandung Barat Dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Marisa Nola Oktary, Lina Jamilah

PDF 552-557

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Kontrak yang Disalurkan oleh PT Outsourcing X yang Habis Masa Kontrak Kerja Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 j.o Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 Ellyna Ellyna

PDF 237-242

Tanggung Jawab Rumah Sakit dalam Hal Merujuk Pasien ke Rumah Sakit lain di Tinjau dari Undang-Undang Rumah Sakit No 44 Tahun 2009 Irman Kurniawan

PDF 256-261

Penegakan Hukum dalam Proses Penyidikan dengan Aspek Kekerasan yang Dilakukan oleh Oknum Polisi Republik Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Kekerasan pada Saat Proses Penyidikan yang Dilakukan oleh Oknum Penyidik di Polres Subang) Ika Apriliani

PDF 558-566