Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Lebih Tinggi dari Tuntutan Penuntut Umum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Kebebasan Kehakiman (Studi Kasus MA No. 510K/Pid.Sus/2014)

Silvy Shafira B.Y, Dini Dewi Heniarti

Abstract


Corruption in Indonesia is classified as an extraordinary crime, law enforcement was doneunconventional ways. Through the Supreme Court Decision No. 510K / Pid.Sus / 2014 Sugiarto defendant, the judge decided 18 years of imprisonment, the sentence was higher than the prosecution or commonly named Ultra Petita. However, based on Criminal law, Ultra Pelita has not been clearly regulated by the government. The method of this thesis is a descriptive analysis, and using normative juridical approach. Technique of data collection obtained by library research with using conducting in-depth assessment of secondary data that include primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. Then the data analyzed through qualitatively normative. From this research can be drawn the conclusion that the reason that the judge handed down the verdict is overdemands of the prosecution because the corruption suspect did to enrich themselves that actually it taken from state funds, so that the defendant appropriate and fair to sentenced weight commensurate with his actions. In judicial practice, judges are allowed to doing anUltra Petita as long asa justice law can be reached by the maximum limit of the corridor criminal sanction which specified in the provisions or article.


Keywords


Corruption, Judge, Criminal Sanction

References


Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia:Perspektif, Teoritis, Praktik, Tenik Membuat, dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Achmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktiandan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006

Marlina, Hukum Penitensier,Cetakan Kesatu, Refika Aditami, Bandung, 2011,

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan II, Alumni, Bandung, 1986,

Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Darmoko Yuti Witanto, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan.Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung, 2013

Undang- Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman




Flag Counter