Perlindungan Jaminan Kesehatan Kerja Melalui BPJS Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS dan Implementasinya di Perusahaan Industri di Kota Cimahi

Melisa Diana, Rini Irianti Sundari

Abstract


Perusahaan mempunyai kewajiban untuk melindungi tenaga kerjanya salah satunya dalam bentuk hak atas jaminan kesehatan, namun dalam kenyataan masih terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan program BPJS Kesehatan tersebut, sebagaimana yang telah terjadi kota Cimahi yaitu masih banyak perusahaan yang belum mengikutsertakan para pekerjanya ke program BPJS Kesehatan, sehingga menarik untuk dianalisis, yaitu Perlindungan Jaminan Kesehatan kerja melalui BPJS Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS dan implementasinya di Perusahaan Industri di kota Cimahi dan kendala-kendala yang menghambat perusahaan belum mengikutsertakan para pekerjanya ke program BPJS Kesehatan. Metode dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang melakukan pendekatan masalah dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori, dan literatur mengenai perlindungan jaminan kesehatan bagi tenaga kerja, selain itu penulis melakukan wawancara dengan pihak 3 perusahaan yang di jadikan sampel yaitu PT X, PT Y, PT M. Dalam menganalisa data penulis menggunakan deskriptif analitis, yaitu suatu analisa data yang menjelasakan secara tepat kemudian di analisa untuk memperoleh kejelasan masalah.


The Company has an obligation to protect its workforce one in the form of the right to health insurance , but in fact is a violation of program implementation BPJS over time, as has happened Cimahi are still many companies that do not involve the workers to program BPJS Health , so interesting to be analyzed , Labour insurance for protection throught BPJS as health government policy Number 21/2011 and implementation against industrial area in cimahi region and constraints that hinder the company has not included the workers to BPJS Health program.The method in this paper the author uses normative juridical approach a study that approaches the problem by conducting a review of the legislation. This research was conducted by examining the data or the literature which is a secondary data such as legislation, theory and literature concerning the protection of health insurance for workers, in addition to the authors conducted interviews with the three companies were made in the sample, namely PT X, PT Y, PT M . In analyzing the data using analytical descriptive writer, that is an analysis of data that identifies precisely then analyzed to clarify the issue.


Keywords


Health Insurance Work, BPJS, Implementation

References


Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Chazali H. Situmorang., Reformasi Jaminan Sosial Di Indonesia Transformasi BPJS ”Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan”, Cinta Indonesia, Depok, 2013.

Rusli Hardijan, Hukum Ketenaga Kerjaan, Jakarta : Ghlmia Indonesia, 2004.

Pikiran Rakyat, Perusahaan Yang Belum daftar BPJS Kesehatan

http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2015/07/02/333207/100-perusahaan-belum-daftarkan-pekerja-ke-bpjs diakse pada hari Rabu 15 Maret 2016 PKL: 20.10

Tanpa Nama, http://www.kajianpustaka.com/2013/04/perlindungan-hukum-terhadap-pekerja.html di akses pada hari sabtu 23 april 2016 pkl.




DOI: http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.3551

Flag Counter