Analisa Yuridis Sosiologi terhadap Penanganan Kasus Sara Alnoldy Bahari (dalam Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang . Nomor 28/Pid.Sus/2018/Pn )

Danis Guntur Dasti Fauzi

Abstract


Abstract. The judge's decision in Decision NUMBER 28/Pid.Sus/2018/PN is considered inappropriate. The Panel of Judges, according to him, only used the statements of witnesses and experts that incriminated the Defendant to build facts so that it led to misguided events and legal analysis. The Panel of Judges did not analyze the criminal elements by using legal theory and doctrine, but by using language analysis using the explanation of the Big Indonesian Language Dictionary (KBBI). This clearly distances justice from the Defendant in the trial process.

Keywords : The judge's decision, The Panel of Judges ,Decision NUMBER 28/Pid.Sus/2018/PN

Abstrak. Keputusan Hakim dalam  Putusan NOMOR 28/Pid.Sus/2018/PN dianggap tidak sesuai. Majelis Hakim, menurutnya, hanya menggunakan keterangan para saksi dan ahli yang memberatkan Terdakwa untuk membangun fakta sehingga berujung pada peristiwa dan analisis hukum yang sesat. Majelis Hakim bukannya melakukan analisis unsur pidana dengan menggunakan teori dan doktrin hukum, melainkan memakai analisis bahasa dengan menggunakan penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Hal ini jelas menjauhkan keadilan dari Terdakwa pada proses persidangan.

Kata Kunci : Keputusan Hakim, Majelis Hakim, dalam  Putusan NOMOR 28/Pid.Sus/2018/PN.


Keywords


Keputusan Hakim, Majelis Hakim, dalam Putusan NOMOR 28/Pid.Sus/2018/PN.

Full Text:

PDF

References


Novi Rahmawati Harefa, “Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)

https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jsai/article/view/554

Suharso dan Ratna Retnoningsih. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia.Semarang : CV. Widya Karya.

Yesmil Anwar dan Adang. 2008. Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta : PT. Gramedia WidiasaranaIndonesia.

Khairunisa Kania, Ravena Dey. (2021). Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 15-20




DOI: http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.29697

Flag Counter