Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Obat Nyamuk Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Muhammad Fabio Ustuuchori, Liya Sukmah Muliya, Jejen Hendar

Abstract


Abstract. Consumer protection is an integral part of sound business activities. PT Megarsari Makmur, a company that produces anti-mosquito drugs, HIT was declared withdrawn from circulation because the products produced harm consumers. The Consumer Protection Law is enacted in order to protect or guarantee consumers of their rights that are harmed by business actors in trading activities or fraudulent buying and selling practices by business actors that cause losses on the part of consumers. In Islam there is no prohibition on buying and selling, but Islam forbids every fraudulent act, deception of business actors against consumers. The purpose of this study was to determine the legal protection for consumers using insect repellent containing hazardous chemicals and to determine the sanctions for these business actors according to Islamic law and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The thesis writing uses normative juridical research methods and qualitative normative analysis methods. The technique of collecting is using legislation, books, scientific works, encyclopedias and the internet.  The results of this thesis research are clear that the products sold by PT Megarsari Makmur contain chemicals that are harmful to the human body, due to the use of the active substances Propoxur and Dichlorvos which can cause health problems for humans and also contain elements of fraud because these chemicals are not known by the public. consumers and also not informed by the business actor. PT Megasari Makmur received sanctions based on Article 8 paragraph (4) Article 19 (1,2,3), Article 62 paragraph (1) UUPK, namely the threat of imprisonment and is responsible for providing compensation for consumer losses. In Islamic law the sanction for perpetrators of fraud is ta'zir punishment. Ta'zir is an educational punishment for sinful acts whose punishment has not been determined by the syara' set by the government because there are no clear texts in the Qur'an and Al-Hadith.

Keywords: consumer protection, harmful substances, mosquito repellent. 

Abstrak. Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat.   PT Megarsari Makmur merupakan perusahaan yang memproduksi obat anti-nyamuk HIT  dinyatakan ditarik dari peredaran karena produk yang dihasilkan merugikan konsumen..Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen penggunaan obat nyamuk yang mengadung bahan kimia yang berbahaya dan sanksi bagi pelaku usaha tersebut menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun kegunaan penelitian ini  diharapkan dapat memberikan masukan bagi penulis dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya perlindungan konsumen terhadap produk obata anti-nyamuk. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya serta dapat dijadikan masukan khususnya bagi para pihak,  bagi praktisi hukum sebagai bahan pertimbangan dan dalam mengambil keputusan  dalam memberikan perlindungan hukum mengenai penegakan hak-hak konsumen. Metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan spesifakasi penelitiannya yaitu deskriftif analitis. Tahap penelitian adalah  studi kepaustakaan dan lapangan. Teknik mengumpulan data  yaitu studi dokumen dan wawancara, dalam metode analitis data dipergunakan analitis data kualititatif. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUPK bahwa Konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk. Dengan demikian, setiap produk baik dari segi komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Tidak dikehendaki adanya produk yang dapat mencelakakan dan mencederai konsumen, berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UUPK bahwa konsumen harus mendapat informasi yang jelas,jujur, dan terang dari pelaku usaha,. PT Megasari Makmur mendapatkan sanksi berdasarkan  Pasal 8 ayat (4)  Pasal 19 (1,2,3), Pasal 62 ayat (1) UUPK yakni ancaman pidana penjara dan bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen. Dalam hukum islam sanksi bagi pelaku penipuan adalah hukuman ta’zir. Ta’zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’ yang ditetapkan oleh pemerintah karena tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits.

Kata kunci : Perlindungan konsumen, Zat berbahaya, Obat-anti nyamuk.


Keywords


Perlindungan konsumen, Zat berbahaya, produk cacat.

Full Text:

PDF

References


Abi Bakr Ahmad Ibn al-Husain al-Baihaqi, al-Sunan al-Sagir, (Beirut: Dar al-Fikr,t.t), I:483, hadis nomor 2017, â€Bab Ma Jaa fi al- Tadlisi wa Kitman al-'Aibi al-Mubi' " diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari 'Uqbah bin 'amir al-Juhni

Abi Bakr Ahmad Ibn al-Husain al-Baihaqi, al-Sunan al-Sagir, (Beirut: Dar al-Fikr,t.t), I:483, hadis nomor 2017, â€Bab Ma Jaa fi al- Tadlisi wa Kitman al-'Aibi al-Mubi' " diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari 'Uqbah bin 'amir al-Juhni

Janus Sidobalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Husni Syawali, Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan 1, Mandar Maju

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989 Undang-undang Perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999

Fitriani Andi Pancai, Harahap Sholahuddin. (2021). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 1-5




DOI: http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.27590

Flag Counter