Penegakan Hukum Administratif terhadap Pembuangan Air Limbah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implementasinya terhadap Pembuangan Air Limbah oleh PT Bukit Bintang Sawit di Kabupaten Muaro Jambi Dihubungkan dengan Pengaturan Baku Mutu Air Limbah

Muhammad Rizqan Naufaldi, Neni Ruhaeni

Abstract


Abstract. The palm oil management industry is one of the largest industries in Indonesia and is also a source of income for both the state and business actors in the field. Because it can provide many economic benefits for business actors, these business actors are competing to build plantations and manage oil palm. Behind the huge profits obtained, oil palm can be a source of environmental destruction and pollution if the wastewater resulting from palm oil processing is not treated properly. As happened in Muaro Jambi Regency, PT Bukit Bintang Sawit as a result of improper wastewater treatment, the wastewater exceeds the established wastewater quality standard and leaks into the river and causes pollution. As a result, the Muaro Jambi Regency Government has imposed administrative sanctions on the PT, but the sanctions are less effective and provide less deterrent effect. Departing from this, the questions arise: (1) How does administrative law enforcement against UUPPLH use the regulation of waste water quality standards; (2) How is the implementation of administrative law enforcement based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management by regulating the quality standards of wastewater for waste water disposal by PT Bukit Bintang Sawit in Muaro Jambi Regency. This study uses a normative juridical research method, with research specifications using descriptive analysis. The data collection method used is literature study and in analyzing the data obtained using normative qualitative methods. The results of this study indicate that in the enforcement of administrative law against waste water disposal based on UUPPLH administrative sanctions consist of: a. written letter; b. government coercion; c. freezing of environmental permits and d. revocation of environmental permit. And in the provision of administrative sanctions, the Minister, governor, or regent/mayor can apply to the person in charge. And implementation of administrative law enforcement on waste water disposal based on UUPPLH by PT Bukit Bintang Sawit In its implementation, there are 3 ways to implement this, namely: Environmental Permit, Amdal and Strategic Environmental Studies.

Keywords: Wastewater Management, PT Bukit Bintang Sawit, Environmental Impact

Abstrak. Industri pengelolaan kelapa sawit merupakan salah satu industri terbesar di Indonesia dan juga merupakan sumber pendapatan baik itu bagi negara maupun bagi para pelaku usaha di bidang tersebut. Karena dapat memberikan banyak keuntungan ekonomi bagi para pelaku usaha, para pelaku usaha tersebut berlomba-lomba untuk membangun perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit. Dibalik keuntungan besar yang didapatkan, kelapa sawit dapat menjadi sumber dari perusakan dan pencemaran lingkungan apabila air limbah hasil dari pengolahan kelapa sawit tidak diolah dengan benar. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi, PT Bukit Bintang Sawit akibat dari pengolahan air limbah yang tidak baik,Air  limbah tersebut melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan dan air limbah itu bocor ke sungai dan menyebabkan pencemaran. Akibat dari itu Pemerintah Kabupaten muaro Jambi telah menjatuhkan sanksi administratif kepada PT tersebut tetapi sanksi tersebut kurang efektif dan kurang memberikan efek jera. Berangkat dari hal tersebut, maka muncul pertanyaan: (1) Bagaimana penegakan hukum administratif terhadap berdasarkan UUPPLH dihubungkan dengan pengaturan baku mutu air limbah; (2) Bagaimana implementasi penegakan hukum administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihubungkan dengan pengaturan baku mutu air limbah terhadap pembuangan air limbah oleh PT Bukit Bintang Sawit di Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif,dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskritif analisis.Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan dalam menganalisis data-data yang diperoleh  menggunakan metode kualititatif normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dalam Penegakan hukum administratif terhadap pembuangan air limbah berdasarkan UUPPLH sanksi administratif terdiri dari : a. teguran tertulis;b. paksaan pemerintah;c. pembekuan izin lingkungan dan d. pencabutan izin lingkungan. Dan dalam Pemberian Sanksi administratif tersebut dapat dijatuhkan oleh Menteri,gubernur, atau bupati/walikota kepada penanggung jawab usaha. Dan implementasi penegakan hukum administratif terhadap pembuangan air limbah berdasarkan UUUPPLH oleh PT Bukit Bintang Sawit Dalam pengimplementasiannyaa terdapat 3 cara untuk mengimplemetasikan hal tersebut yaitu : Izin Lingkungan,Amdal dan Kajian lingkungan hidup strategis.

Kata Kunci :Pengelolaan Air Limbah,PT Bukit Bintang Sawit,Dampak Lingkungan Hidup

 

Keywords


Pengelolaan Air Limbah,PT Bukit Bintang Sawit,Dampak Lingkungan Hidup

Full Text:

PDF

References


Astri Anggreani Kiay Demal dkk,"penerapan sanksi administrasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup". Lex Administratum, Vol. VIII/No. 3/Jul-Sep/2020

Adrian sutedi,implementasi prinsip kepentingan umum di dalam pengadilan tanah untuk pembangunan,Jakarta:Sinar Grafika,2020

Aditia syaprillah,buku ajar mata kuliah hukum lingkungan,Yogjakarta: deepublish|publisher,2018

Desita Andini,Risno Min,"Instrumen administrasi dalam penegakan hukum atas pelaksanaan izin lingkungan".Jurnal Yustisiabel, Volume 4 Nomor 2, 2020,

https://lajuluasindonesia.com/berita-dan-penelitian/14/pengertian-limbah-dan-jenisnya/ diakses pada 10 Juli 2021

https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/090000969/pencemaran-lingkungan-macam-penyebabnya-dan-dampaknya?page=all diakses pada 04 Juli 2021

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2014. Tentang Baku Mutu Air Limbah

Shafira Khairunnisa, Neni Ruhaeni. “Implementasi Pemeliharaan Lingkugan Hidup berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pembangunan Apartment The Maj Collection di Kecamatan Coblong dihubungkan dengan Pemenuhan Hak Atas Air sebagai Hak Asasi Manusia.”Prosiding Ilmu Hukum (2019):772

Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

M Hilman Fauzan, Effendy Deddy. (2021). Masuknya Syarat Kerja Baru Diluar yang Diperjanjikan oleh Pengusuha di PT. X Padalarang Kabupaten Bandung Barat Ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 11-14




DOI: http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.27520

Flag Counter