Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Untuk Narapidana Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lapas Kelas Ii A Karawang)

Dina Migi Ramadhani, Ade Mahmud

Abstract


Abstract. Penitentiary is a place for implementing the fulfillment of prisoners' rights. Based on Article 14 paragraph (1) letter d of Law Number 12 of 1995 concerning Correctional Rights of prisoners, namely getting proper health services and food. Therefore, this study aims to determine the fulfillment of the right to health services and proper food for prisoners related to Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Requirements and Procedures for Implementing the Rights of Correctional Assistants (Case Study in Class II A Karawang Penitentiary) and for know government policies to realize the fulfillment of the right to get proper health services and food in prisons. This research method uses a normative juridical approach, and the method of analysis used is qualitative juridical and this type of research is in the form of descriptive analysis. The results of research regarding the fulfillment of the right to health services and proper food in the Class II A Karawang Prison are still not properly implemented, due to several factors that cause the implementation of prisoners' rights in the Class II A Karawang Prison, which has not been implemented properly according to regulations.

 

Abstrak. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk terlaksananya pemenuhan hak untuk narapidana. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan hak narapidana yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak untuk narapidana dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang) dan untuk mengetahui kebijakan pemerintah untuk terwujudnya pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, serta metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif dan jenis penelitian ini berbentuk deskriptif analisis. Hasil penelitian mengenai pelaksaanaan pemenuhan hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang masih belum telaksana dengan baik, karena bebera

faktor yang menyebabkan pelaksanaan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang belum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan.

 


Keywords


Pemenuhan Hak, Hak Pelayanan Kesehatan, Hak Makanan yang Layak, Narapidana.

Full Text:

PDF

References


Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian, PT Citra Aditya, Bandung, 2004.

Anggun Malinda, Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana, Garudhawaca, Yogyakarta, 2016.

Dahlan Y. Al Barry, Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri, Target Press, Surabaya, 2003.

M. Dahlan Y. Al Barry, Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri, Target Press, Surabaya, 2003.

Nazaryadi (dkk), “Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana di lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa, Aceh”, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1, No. 1, April 2017, Banda Aceh.

Rahayuningtyas (dkk.), “Hubungan Asupan Gizi Dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan Kadar Hemoglobin Narapidana Umum Wanita Semarang”, Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal), Vol.6, No.4, 2018.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggara Makanan bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana.




DOI: http://dx.doi.org/10.29313/.v7i1.24976

Flag Counter