Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Militer

Abstract

Abstract, This study examines how law enforcement against members of the TNI who commit acts of corruption in the perspective of the military justice system and what are the obstacles in the process of law enforcement for criminal acts of corruption in the military court environment. Law enforcement is carried out to uphold the functioning or actual functioning of legal norms as a guideline in community and state life. Law enforcement requires four conditions, namely the existence of rules, the existence of institutions that undergo the regulations, the existence of supporting facilities, and there is legal awareness. Law enforcement will be seen if the law enforcement apparatus and the community can show their role. Corruption can be interpreted as an act committed with the intent and purpose of obtaining or providing benefits that are not in accordance with the official obligations and rights of other parties wrongly. Corruption is a behavior that deviates from the formal obligations of a public office because of the desire to obtain economic benefits. This study analyzes the law enforcement of criminal acts of corruption from the perspective of military justice referring to Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. Military justice is an executor of judicial authority in the armed forces environment to uphold law and justice by taking into account the interests of the organizer of national security and defense. Corruption is a behavior that deviates from the formal obligations of a public office because of the desire to obtain economic benefits. This study analyzes the law enforcement of criminal acts of corruption from the perspective of military justice referring to Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. Military justice is an executor of judicial authority in the armed forces environment to uphold law and justice by taking into account the interests of the organizer of national security and defense. Corruption is a behavior that deviates from the formal obligations of a public office because of the desire to obtain economic benefits. This study analyzes the law enforcement of criminal acts of corruption from the perspective of military justice referring to Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. Military justice is an executor of judicial authority in the armed forces environment to uphold law and justice by taking into account the interests of the organizer of national security and defense.

Keywords: law enforcement, corruption, military justice.

Abstrak, Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakuan tindak pidana korupsi dalam perspektif sistem peradilan militer dan apa saja yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam lingkungan peradilan militer. Penegakan hukum dilakukan untuk upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum menghendaki empat syarat yaitu adanya aturan, adanya lembaga yang menjalani peraturan itu, adanya fasilitas ygn mendukung, dan adamua kesadaran hukum. Penegakan hukum akan terlihat hasilnya apabila aparatur penegak hukum serta masyarakat dapan menunjukan perannya. Tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan atau memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hdak dari pihak lain secara salah. Tindak pidana korupsi adalah perilaku menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan publik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Penelitian ini menganalisis penegakan hukum tindak pidana korupsi dari perspektif peradilan militer yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingakungan angkatan bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan negara.

Kata kunci : penegakan hukum, tindak pidana korupsi, peradilan militer.