Tanggung Jawab PT X terhadap Rumah Bersubsidi Dibawah Standar sebagai Produk Cacat Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan dan Pemukiman

Muhammad Ihsan Nandika, Tatty Aryani Ramli

Abstract


Abstract. The feasibility of a residence or residence is an important aspect that must be considered in subsidized housing. Housing or livable homes will have an impact on the safety and health comfort that will be felt by consumers. However, the development of inappropriate subsidized housing continues. Therefore this study aims to determine the regulation of subsidized housing quality standards based on Law No. 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas and arrangements regarding the responsibility of developers for defective products according to Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. And also to find out the implementation of subsidized housing quality standards and responsibility for defective housing products by the developer. The method used in this study uses a normative juridical approach, namely research conducted by examining and or library materials, namely the Consumer Protection Act, the Regional Housing and Settlement Act and various literatures and research specifications, namely analytical descriptive in the form of analyzing legal provisions applies and is analyzed using theories relevant to consumer protection and Housing Settlement Areas. The results of this study conclude that the developer must build housing in accordance with the quality standards set in Law No. 1 of 2011 concerning residential residential areas. The developer must also be responsible for the construction of housing not in accordance with quality standards that are detrimental to consumers.

Key Word: Responsibility, Quality Standards, Consumer Protection


Abstrak. Kelayakan tempat tinggal atau hunian menjadi aspek penting yang harus di perhatikan dalam perumahan bersubsidi. Perumahan atau rumah yang layak huni akan berdampak kepada kenyamanan keamananan dan kesehatan yang akan dirasakan oleh konsumen. Akan tetapi pembanguanan perumahan bersubsidi yang tidak layak masih terus terjadi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan  regulasi standar kualitas rumah bersubsidi berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Kawasan Pemukiman  dan pengaturan mengenai tanggung jawab developer atas produk cacat menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dan juga untuk mengetahui pelaksanaan standar kualitas rumah bersubsidi dan  tanggung Jawab atas produk perumahan yang cacat oleh developer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti dan atau bahan pustaka yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perumahan Kawasan Dan Pemukiman dan berbagai literatur dan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis berupa penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan dengan perlindungan konsumen dan Perumahan Kawasan Pemukiman. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa developer harus membangun perumahan sesuai dengan standar kualitas yang di atur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan kawasan pemukiman. Developer pun harus bertanggung jawab atas pembangunan perumahan tidak sesuai dengan standar kualitas yang merugikan konsumen.

Key Word: Tanggung Jawab, Standar Kualitas, Perlindungan Konsumen


Keywords


Tanggung Jawab, Standar Kualitas, Perlindungan Konsumen

Full Text:

PDF

References


Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.

A.Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Yogyakarta, 2001.

Fery Andriawan, “Produk Cacat Dalam Gudang?â€, Https://Www.Paper.Id/Blog/Headline/Perbedaan-Produk-Rusak-Dan-Produk-Cacat/, Diakses 11 Maret 2020.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2000).

Husain Asmara, Implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Sengketa Jual Beli Rumah Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsuemen (BPSK) Kota Yogyakarta, Skripsi, 2016.

Yuli Yana Fauzi, YLKI Terima 60 Aduan Soal Perumahan Di Tahun Lalu, CNN Indoneisa.Com. Selasa, 30/01/2018 19:59 WIB

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang Undang Nomor 1 Tahun 20011 Tentang Perumahan Kawasan Dan Pemukiman




DOI: http://dx.doi.org/10.29313/.v6i2.21818

Flag Counter     Â