Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi tentang Suap Dana Hibah KONI dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP (Studi Kasus Dana Hibah KONI)

Kiagus Muhammad Ramdhani

Abstract


Abstract. This Thesis Study is Law Enforcement Against Corruption Crime About KONI Grants Bribery. In practice bribery cases are concerned with grants made by Menpora and KONI, where in the disbursement of the grant funds the submission and distribution are not in accordance with existing regulations. This includes corruption that violates the provisions stipulated in Statute Number 31 Year 1999, Juncto Statute Number 20 Year 2001 concerning Eradication of Corruption and the Criminal Code. This study uses a normative juridical research method by examining secondary data in the field of law relating to matters that become the problem in this study by using descriptive analysis research. Methods or data collection techniques used are literature studies. Using analytical methods qualitative data, then the data obtained is systematically compiled. The results of this study show that the law in Indonesia has not achieved justice, law enforcement related to corruption cases has not caused a deterrent effect on the perpetrators of these crimes. Therefore, there are still many who violate the rules of committing corruption in Indonesia, one of which is the bribe of KONI grants. The factor of the occurrence of bribery in KONI grants at the Menpora begins with the opportunity, desire and power also assisted with the environment and adequate facilities to carry out actions that violate and adversely affect the State's finances.

Keywords: Law Enforcement, Corruption, KONI Grants

Abstrak. Kajian Skripsi ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Tentang Suap Dana Hibah KONI. Dalam praktiknya kasus suap yang bersangkutan dengan dana hibah yang dilakukan oleh Menpora dan KONI, dimana dalam mencairkan dana hibah tersebut pengajuan dan penyalurannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut termasuk tindak pidana korupsi yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi dan KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji data-data sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian deskriptif analisis.Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan.Dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, kemudian data yang diperoleh disusun secara sistematis Hasil penelitian ini memperlihatkan hukum di Indonesia belum mencapai keadilan, penegakan hukum terkait kasus korupsi belum menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan tersebut. Oleh sebab itu, masih banyak yang melanggar peraturan melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia salah satunya suap dana hibah KONI. Faktor terjadinya suap dana hibah KONI di Menpora diawali dengan adanya kesempatan, keinginan, dan kekuasaan juga dibantu dengan lingkungan serta fasilitas yang memadai untuk melakukan tindakan yang melanggar dan merugikan keuangan Negara.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Korupsi, Dana Hibah KONI.


Keywords


Penegakan Hukum, Korupsi, Dana Hibah KONI.

Full Text:

PDF

References


A.Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1967,

Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia (Masalah dan Pemecahannya), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

......................., Korupsi di Indonesia, PT Gramedia, Jakarta, 1986.Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Edisi 1, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta, 1988, Liberty,

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Mulyana W. Kusumah, Tegaknya Supermasi Hukum, PT. Rosdakarya, Bandung, 2001.

Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.

Utsman Sabiar, Menuju Penegakan Hukum Reseponsif, Pustaka Pelajar, Bandung, 2008.

Syamsul Anwar (dkk), Fiqih Anti Korupsi (Prespektif Ulama Muhammadiah), Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSPAP), Jakarta, 2006.

Jurnal

Agus Raharjo, “Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatis Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktek,”Jurnal Hukum Pro Justitia Volume 24 No.1, (Januari, 2006).

Dini Dewi Heniarti, Dian Andriasari, Chepi Ali Firman, Singgih Puja Pangestu, Prasetyo Nanda, “Rekonstruksi Pemikiran t entang Konsep Sanksi Pidana dalam Sistem Hukum di Indonesia dalam Perspektif Ius Constituendum”,Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Vol. 5 No. 1, 2015.

Dini Dewi Heniarti. (dkk), Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika, Volume III Nomor 1, Januari – Juni 2005.

Rif’ah, “Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan”, Jurnal Justitia Islamica, Vol. 12/No.1, (Januari-Juni, 2015).




Flag Counter