Prinsip Business Judgment Rule sebagai Perlindungan Hukum bagi Direksi PT. Pos Properti Indonesia dalam Kewenangannya Menempatkan Deposito pada Bank Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Abstract

Abstract.  This research is motivated by the duties, authorities, responsibilities and capacities possessed by the Board of Directors, the Board of Directors is authorized to take steps in managing the company, the authority is protected by law as long as the decision is taken in good faith, in accordance with the provisions valid, rational, not having a conflict of interest. One of the authorities is making business decisions, if the directors in making a decision do not get legal protection, the directors are afraid to conduct business transactions. Therefore in this case the doctrine of the Business Judgment is very much needed as a legal protection for directors in making business decisions so that they can carry out their duties perfectly without being overshadowed by the elimination of limited responsibilities as a characteristic of PT for losses arising from business decisions taken by The Board of Directors is one of the business decisions, namely the placement of Deposits Act Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking.But in Decision 267 / PDT.G / 2015 / pn BDG decided jointly responsible for the Directors of PT.Pos Properti Indonesia who made business decisions in placing company deposits which caused losses to the company. This study aims to examine and examine the legal protection of directors regarding if the company suffered losses due to business decisions taken.This study uses a normative juridical approach by studying primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the results of the study it can be concluded that Referring to Law Number 40 of 2007 the Directors of PT. Property Property Indonesia should be given Legal Protection, because in the placement of Deposits the Board of Directors has managed in good faith and carefulness. In addition, the placements made by the Board of Directors are in accordance with the authority of the Board of Directors as stated in the provisions of the Articles of Association. As well as in practice the Principles of Business Judgment Rule or Legal Protection for Directors who carry out their duties in accordance with their authority based on the provisions of the Articles of Association are not applied.

Keywords: Directors, Authority, Business Judgment Rule, Deposits.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Tugas, wewenang,tanggung jawab dan  kapastitas yang dimiliki oleh Direksi, Direksi diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah dalam hal pengurusan perseroan, kewenangan tersebut dilindungi hukum selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, sesuai ketentuan yang berlaku, rasional, tidak mengalami benturan kepentingan. Kewenangan tersebut salah satunya adalah mengambil keputusan bisnis, jika direksi dalam mengambil suatu keputusan tidak mendapatkan perlindungan hukum maka direksi menjadi takut untuk mengadakan transaksi bisnis. Karena itu dalam hal ini sangat dibutuhkan doktrin Business Judgement Rule sebagai perlindungan hukum bagi direksi dalam melakukan keputusan bisnis agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan sempurna tanpa dibayang-bayangi oleh hapusnya tanggung jawab terbatas sebagaimana ciri dari PT atas kerugian yang timbul dari keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi, salah satunya keputusan bisnis yakni penempatan Deposito Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang  Perbankan Syariah. Namun dalam Putusan 267/PDT.G/2015/pn BDG memutuskan bertanggung jawab secara renteng pada Direksi PT.Pos Properti Indonesia yang melakukan keputusan bisnis dalam menempatkan deposito perusahaan yang menimbulkan kerugian pada perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap direksi mengenai apabila perseroan mengalami kerugian akibat keputusan bisnis yang diambil. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis dan in concreto Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Merujuk pada Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Direksi PT.Pos Properti Indonesia seharusnya  Direksi diberikan Perlindungan Hukum, karena dalam penempatan Deposito Direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik ( good faith ) dan kehati hatian. Selain itu, Penempatan yang dilakukan oleh Direksi telah sesuai dengan kewenangan Direksi sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Anggaran Dasar. Serta Dalam praktiknya Prinsip Business Judgment Rule atau Perlindungan Hukum bagi Direksi yang melakukan tugasnya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar tidak diterapkan.

 

Kata Kunci: Direksi,Kewenangan, Business Judgment Rule, Deposito.