Pelaksanaan Kepesertaan BPJS dari Perusahaan-perusahaan di Kota Bandung Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 JO Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Abstract

Abstract. The International Labor Organization (ILO) in the Convention No. 102 of 1992 recommends that all countries of the world provide protection to each of their citizens in order to fulfill the UN declaration on social security rights. This is the background of the existence of social security in Indonesia. The National Social Security System, basically is a state program that aims to provide certainty of protection and social welfare for all people, with the enactment of Law No.24 of 2011, BPJS is formed. This BPJS Law directs the formation of 2 social security organizing bodies, namely the Health BPJS and Employment BPJS. Through this social security program, it is expected that every citizen can fulfill the basic needs of a decent life. One of the BPJS programs in accordance with Article 11 point 1 of the Presidential Regulation Number 19 Year 2016 concerning Health Insurance explains that every business entity is required to register its workers as health insurance participants to BPJS. This study aims to determine the effectiveness of BPJS Participation arrangements from Companies in Bandung City Based on Presidential Regulation Number 19 Year 2016 in conjunction with Law Number 24 of 2011 concerning BPJS, and to find out the legal consequences for companies that do not register workers in terms of Presidential Number Regulation 19 of 2016 in conjunction with Law Number 24 of 2011 concerning BPJS. The research method used in this study uses a normative juridical approach, namely legal research conducted by examining data or library materials. The results of the research conducted by the author indicate that Presidential Regulation No. 19 of 2016 concerning Health Insurance has not been effectively implemented seen in the number of companies that do not comply with regulations, and enforcement of sanctions by the government is still not fully implemented, causing companies to neglect the rules. 
Keywords: BPJS Health, Workers, Companies 

Abstrak. International Labour Organization (ILO) dalam konvensi Nomor  102 Tahun 1992 menganjurkan semua negara dunia memberi perlindungan kepada setiap warga negaranya dalam rangka memenuhi deklarasi PBB tentang hak jaminan sosial,. Hal ini lah yang melatar belakangi adanya jaminan sosial di Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional, pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, dengan diundangkannya Undang-Undang No.24 Tahun 2011 maka dibentuklah BPJS. Undang-Undang BPJS ini mengarahkan pembentukan 2 badan penyelenggara jaminan sosial, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Melalui progam jaminan sosial ini, diharapkan setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, Salah satu program BPJS sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 11 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan menjelaskan bahwa setiap badan usaha di wajibkan untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan kepada BPJS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pengaturan Kepesertaan BPJS dari Perusahaan-Perusahaan di Kota bandung Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, dan untuk mengetahui akibat hukum bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan pustaka. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukan bahwa Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan belum efektif dilaksanakan terlihat pada banyaknya perusahaan yag tidak mematuhi peraturan, dan penegakan sanksi yang di lakukan pemerintah masih belum sepenuhya dilakukan,sehingga menyebabkan perusahaan bersikap lalai dalam mentaati atura tersebut

 Kata kunci : BPJS Kesehatan, Pekerja, Perusahaan