Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Oknum Suporter Sepakbola yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang Dihubungkan dengan Hukum Positif

Angga Eka Permana, Eka Juarsa

Abstract


Abstract. Criminal acts of violence against individual football supporters in Indonesia, which have become increasingly prevalent lately which have caused a loss of life. every year it continues to increase in quantity throughout Indonesia, this is due to the influence of cultural, economic and weak law enforcement factors that trigger violence committed together. For this reason, research is carried out by identifying problems as follows: How is criminal responsibility for criminal acts of beating carried out by unscrupulous football supporters which causes a person's life loss to be associated with positive law and how to overcome violence or beatings carried out by a mass of soccer supporters. Based on the results of the study it can be concluded that the accountability of criminal acts that cause the loss of life is included in an unorganized mass group, in which a criminal act arises reactively and spontaneously, due to conditions or circumstances that cause the mass to be provoked into criminal acts. One of the obstacles faced is because in positive law currently it does not specifically regulate collective crime. However, it does not mean that the Criminal Code and Criminal Law outside the Criminal Code cannot be applied to cases of collective violence. Various provisions that can be applied, for example, are Article 170 of the Criminal Code, Article of Participation (Deelneming) and also other rules concerning acts of violence in public. By paying attention to the situation with the right adjustments, the existing provisions can be applied maximally, and in order to overcome the violent actions of football supporters in Indonesia (in the case of beating supporters of Bobotoh Persib against The Jack Persija supporters). Police officers have taken actions that are in accordance with their duties and authorities in accordance with Law Number 2 of 2002. From the PSSI the efforts that have been made in overcoming the violence of football supporters in Indonesia are in accordance with the Organization Regulation Number 06 / PO-PSSI / III / 2008 concerning PSSI Discipline Code. While the policies that have been made or issued are by providing information to support groups, maturing and understanding the rules of the competition, providing an event aimed at establishing communication between football supporters in the country.

Keywords: Accountability for Crime, Beating, Persecution, Football Supporters.

 

Abstrak.Tindak pidana kekerasan penyeroyokan terhadap oknum supporter sepakbola di Indonesia yang akhir-akhir ini makin marak sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. setiap tahunnya terus saja bertambah secara kuantitas di seluruh Indonesia, ini disebabkan pengaruh faktor budaya, ekonomi dan lemahnya penegakan hukum menjadi pemicu kekerasan yang dilakukan secara Bersama-sama. Untuk itu dilkukan penelitian dengan identifikasi masalah sebagai berikut: Bagaimanapertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum suporter sepakbola yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dihubungkan dengan hukum positif dan Bagaimana upaya dalam menanggulangi terjadinya kekerasan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh massa suporter sepak bola.Berdasrkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perttanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa sesorang termasuk kedalam kelompok massa yang tidak terorganisir, dimana dalam melakukan perbuatan pidana timbul secara reaktif dan spontanitas, karena kondisi atau keadaan yang menyebabkan massa tersebut terprovokasi untuk melakukan perbuatan pidana. Salah satu kendala yang dihadapi ialah karena dalam hukum positif saat ini tidak mengatur secara khusus kejahatan kolektif. Meskipun demikian tidak berarti bahwa KUHP maupun Hukum Pidana di luar KUHP tidak dapat diterapkan terhadap kasus kekerasan kolektif. Berbagai ketentuan yang dapat diterapkan misalnya adalah Pasal 170 KUHP, Pasal Penyertaan (Deelneming) dan juga aturan lainnya yang menyangkut tindakan kekerasan di depan umum. Dengan memperhatikan keadaan dengan penyesuaian yang tepat, ketentuan yang ada dapat diterapkan maksimal, daan Dalam rangka menanggulangi aksi kekerasan suporter sepakbola di Indonesia (dalam kasus pengeroyokan suportet Bobotoh Persib terhadap suporter The Jack Persija). Aparat Kepolisian sudah melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002. Dari pihak PSSI upaya yang sudah dilakukan dalam hal menanggulangi aksi kekerasan suporter sepakbola di Indonesia, sudah sesuai dengan Peraturan Organisasi Nomor: 06/PO-PSSI/III/2008 tentang Kode Disiplin PSSI. Sedangkan kebijakan yang sudah dibuat atau dikeluarkan yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada kelompok-kelompok suporter, pendewasaan dan pemahaman aturan pertandingan, pengadaan acara yang bertujuan menjalin komunikasi antar suporter sepakbola tanah air.

Kata Kunci:  Pertanggungjawaban Tindak Pidana, Pengeroyokan, Penganiayaan, Suporter Sepakbola.


Keywords


Pertanggungjawaban Tindak Pidana, Pengeroyokan, Penganiayaan, Suporter Sepakbola.

Full Text:

PDF

References


Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah,Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta,1997.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Leden Mapaung,Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafrika, 2005.

L.J. van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, Suatu Pengantar Sosiologi, Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 1990.

Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prestasi Pustaka Publishier.




Flag Counter