Pencemaran Sungai Akibat Limbah B3 Perusahaan Laundri dan Upaya Pengendaliannya Terkait Penetapan Prosedur Perizinan Menurut Undand-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mohamad rivan, Yeti Sumiyati

Abstract


Abstract. The study was backed by the industrial activity by an undertaking which was initiated by an enterprise, the activities of the industry in question is the company's industrial activity laundromat located in Soreang, Bandung Regency, Jawa West. Companies that are medium-this is already 5 years running. In addition the company built laundromat to wash the clothes that will be sold in the market Cigonewah, it turns out this laundromat business waste B3 without going through the IPAL and resulted in the pollution of the river. Found this laundromat business also does not have the permission of the Government. Therefore this research aims to know the river pollution due to waste company set in the laundromat B3 Law Number 32 Year 2009 on the protection and management of the environment, while also knowing the effort control the licensing procedure of assignment related to the company producing the B3 waste laundromat has been polluting the river.This research examines the river pollution due to waste effort and laundromat company B3 control related licensing procedures according to the setting of Act No. 32 of the year 2009 on the protection and management of the environment. The author refers to the use of normative juridical methods which examine the secondary data with descriptive research analytical specifications. Additionally data collecting techniques used in this research is the study of librarianship and interviews. A method of data analysis in this research i.e. qualitative due to connect one article with another article in the legislation being used.The results of this research can exhibit a wide variety of impacts that arise in the community or the cause of the company's waste caused B3 laundromat doesn't obey permissions. It proved companies do not have the IPAL laundromat and other provisions contained in Act No. 32 of the year 2009 on the protection and management of the environment, in addition to the environmental agency of Bandung Regency closes and simultaneously provide coaching to the laundromat.

Key words: Waste Water Management Installations, the Company's Environmental Service laundromat, Bandung Regency.


Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegiatan perindustrian suatu usaha yang digagas oleh suatu perusahaan, Kegiatan perindustrian yang dimaksud merupakan kegiatan industri perusahaan laundri yang terletak pada lokasi Soreang, kabupaten Bandung, Jawa Barat. Perusahaan yang berskala menengah ini sudah 5 tahun berjalan. Selain itu Perusahaan laundri dibangun untuk mencuci pakaian yang akan dijual di Pasar Cigonewah, Ternyata usaha laundri ini membuang limbah B3 tanpa melalui IPAL dan mengakibatkan pencemaran sungai. Ditemukan juga usaha laundri ini tidak memiliki izin dari Pemerintah. Maka dari itu penelitian ini bertujuan mengetahui pencemaran sungai akibat limbah B3 perusahaan laundri diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain itu juga mengetahui upaya pengendalian terkait penetapan prosedur perizinan terhadap perusahaan laundri penghasil limbah B3 yang telah mencemari sungai.Penelitian ini mengkaji pencemaran sungai akibat limbah B3 perusahaan laundri dan upaya pengendalian terkait penetapan prosedur perizinan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Penulis merujuk pada penggunaan metode yuridis normatif yang mengkaji data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Selain itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif karena menyambungkan satu pasal dengan pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan.Hasil dari penelitian ini dapat memperlihatkan berbagai macam-macam dampak yang muncul di masyarakat maupun penyebab perusahaan laundri membuang limbah B3 disebabkan tidak mentaati perizinan. Hal tersebut dibuktikan perusahaan laundri tidak memiliki IPAL dan ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung menutup dan sekaligus memberikan pembinaan kepada perusahaan laundri tersebut.

Kata Kunci : Instalasi Pengelolaan Air Limbah, Perusahaan laundri, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.


Keywords


Instalasi Pengelolaan Air Limbah, Perusahaan laundri, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

Full Text:

PDF

References


Buku-Buku

Agus Dwiyanto, Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, Gajah Mada Press,

Yogyakarta, 2006.

Harun M. Husein, Lingkungan Hidup (Masalah, Pengelolaan Dan Penegakkan

Hukumnya), Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993.

Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Palembang, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang pengelolaan kualitas air dan

pengendalian pencemaran air

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang pengelolaan dan perlindungan

lingkungan hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang pengelolaan limbah berbahaya

dan beracun

Sumber lain :

Al-Quran Surat Al-Maidah (5): 33

Wisjachudin Faisal dan Elin Nuraini, 2010, Validasi Metode AANC Untuk Pengujian Unsur Mn, Mg

dan Cr Pada Cuplikan Sedimen di Sungai Gajahwong, Jurnal Badan Tenaga Nuklir Nasional, Yogyakarta.

Rio audithama sihombing, “polda jabar dan kodam siliwangi III berduet atasi

limbah citarumâ€, http://news.liputan6.com/read/3235392/polda-jabar-dan-kodam-iii-siliwangi-berduet-atasi-limbah-citarum diakses pada hari selasa, 23 januari 2018 pada pukul 09.00 WIB




DOI: http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.10894

Flag Counter     Â