Perlindungan Hukum Atas Hak Terdakwa untuk Didampingi Penasehat Hukum dalam Mememenuhi Hak Hak Terdakwa

Abstract

Abstract.Indonesia as a state law in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, gives a message that there is a strong desire that the state guarantees the holding of equal status before the law, among others marked by the regulation of the right of everyone to get equal treatment before the law, every person to gain access to justice and one of them which belongs to the right that everyone has the right to obtain legal counsel in prodeo. Every Indonesian citizen is entitled to the same legal protection with no difference. In order to guarantee the right of a person to be fulfilled or not, a person who is criminally charged has the right to be accompanied by a legal counsel, so that its interests can be legally defended by considering its rights.Juridically the defendant's right to obtain legal counsel while undergoing the examination process at all levels of justice is a right that all law enforcement officers (investigators, prosecutors and judges) must fulfill as this is a manifestation of the right of defendants, is the right to be accompanied by a legal counsel, but in the Criminal Procedure Code is not regulated due to the law against the non-compliance of the defendant to be accompanied by legal counsel, and currently the legal consequences are only in the decision of the Supreme Court (Jurisprudence). accompanied by legal counsel there are 2 legal consequences. First, the Panel of Judges may cancel the prosecutor's claim or cancel the indictment and the defendant may be found free of any charges. Second, it does not impose certain legal consequences when not subject to the provisions as outlined in Article 56 of the Criminal Procedure Code.

Keywords:Protection law, defendant, mentoring of legal counsel

 

Abstrak. Indonesia sebagai negara hukum pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, memberi pesan bahwa adanya keinginan kuat bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan di depan hukum, antara lain ditandai dengan diaturnya hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, serta jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan akses keadilan dan salah satunya yang termasuk sebagai hak yang dimiliki yaitu setiap orang berhak memperoleh penasehat hukum secaraprodeo. Setiap warga negara Indonesia berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan. Untuk menjamin hak seseorang telah di penuhi atau tidak, seseorang yang dituntut pidana berhak didampingi seorang penasehat hukum, agar kepentingannya dapat dibela secara yuridis dengan memperhatikan hak asasinya.Secara Yuridis hak terdakwa untuk mendapatkan pendampingan hukum pada saat menjalani proses pemeriksaan di semua tingkat peradilan merupakan hak yang harus di penuhi oleh semua aparat penegak hukum (baik penyidik, jaksa, dan hakim) karena hal ini merupakan perwujudan terhadap pemenuhan hak-hak terdakwa salah satunya adalah hak untuk di dampingi penasehat hukum, tetapi didalam KUHAP tidak diatur akibat hukum terhadap tidak dipenuhinya hak terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum, dan saat ini akibat hukumnya hanya terdapat dalam putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi), Akibat hukum tidak di penuhinya hak terdakwa untuk di dampingi penasehat hukum terdapat ada 2 akibat hukum. Pertama, Majelis Hakim dapat membatalkan tuntutan jaksa penuntut umum atau membatalkan surat dakwaan dan bisa saja terdakwa di nyatakan bebas dari segala tuntutan. Kedua, tidak memberikan akibat hukum tertentu bilamana tidak di indahkannya ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 56 KUHAP.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Terdakwa, Pendampingan Penasihat Hukum.