• Home
• About
• Login
• Register
• Search
• Current
• Archives

Home > Vol 5, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2019)

Vol 5, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2019)

Table of Contents

Panduan Penulisan Karya Ilmiah Lengkap untuk Prosiding Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba Gelombang 2 Tahun 2019 (SPeSIA-Unisba 2019) Karya Ilmiah

Download Template

Analisis Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Narkotika dihubungkan dengan Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Hasbi Pratama Arya Agung, Dey Ravena

PDF 567-573

Pencemaran Air di Sungai Prukut Akibat Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Oleh PT Sejahtera Alam Energy dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup JO. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah Diva Reighania Nabilla, Yeti Sumiyati

PDF 574-582

Penegakan Hukum terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Pt X Tangerang ditinjau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Riska Anggraeny, Deddy Effendy

PDF 583-589

Penggunaan Tenaga Kerja Asing tanpa Keahlian Oleh PT. X Tangerang Tangerang ditinjau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Noviyati Fadjryn, Deddy Effendi

PDF 590-595

Analisis terhadap Putusan No. 297/Pdt.G/2013/Pa.Po Tentang Pembatalan Perkawinan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Hir/Reglemen Indonesia yang diperbarui Frieda Eka Maulidda, Sholahuddin Harahap

PDF 596-601

Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Penitipan Hewan dalam Kasus Kematian Hewan Titipan dihubungkan dengan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Rizky Setia Gunawan, Faiz Mufidi

PDF 602-609

Peranan Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno Hatta Terhadap Penyelundupan Narkotika Dihubungkan Dengan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Tentang tatalaksana pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Muhammad Fachrul Dewantara

PDF 610-618

Penegakan Hukum terhadap Oknum Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam Peredaran Narkotika dihubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh-16.Kp.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan (Studi Kasus Lp Kelas Ii A Banceuy) Dini Triya, Chepi Ali Firman Zakaria

PDF 619-623

Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan Kerja Para Pekerja Tambang Kapur di Pt.X Kabupaten Bandung Barat ditinjau dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Mineral dan Batubara Jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Nisrina Muthi'ah Dahlan, Deddy Effendy

PDF 624-628

Pengawasan Pemerintah terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh Tenaga Kerja Asing Pt.X Tangerang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Amira Hasna Sania, Deddy Effendy

PDF 629-635

Aspek Pidana dalam Praktik Bakar Kartu Sebagai Penyalahgunaan Data Pribadi Ditinjau dari Perspektif Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Abdila Shandi, Dian Andriasari, Edi Setiadi

PDF 636-645

Penegakan Hukum terhadap Pengaturan Skor (Match Fixing) dalam Sepakbola Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap dan Kode Disiplin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Tahun 2018 Mochammad Vicky Lazuardi

PDF 646-653

Penggunaan Lagu Tanpa Izin Pencipta Oleh Produser Film untuk Sebuah Soundtrack Film Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Kode Etik Produser Film Rangga Dwi Kurnia, Tatty Aryani Ramli, JejenHendar Hendar

PDF 654-658

Konsolidasi Tanah di Desa Cicangkanggirang Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Juncto Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Imel Milanda, Lina Jamilah

PDF 659-664

Penegakan Hukum Pidana terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Citarum Hulu Akibat Limbah Kotoran Sapi Muhammad Novid Rivandi

PDF 665-672

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi pada Perusahaan Asuransi Pailit karena dicabut Izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Muhammad Ichsan, Toto Tohir Suriaatmadja

PDF 673-679

Tinjauan Yuridis Perdagangan Satwa Kukang Jawa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Jenis Satwa yang dilindungi Ginanjar Nugraha, Chepi Ali Firman Zakaria

PDF 680-686

Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup terhadap Perusahaan yang Membuang Limbah Pabrik B3 ke Sungai Citarum dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Radiana Noor Khofid

PDF 687-694

Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemilu yang Melakukan Kampanye diluar Jadwal yang ditetapkan Oleh Kpu Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Yuris Martayudha Prahasta, Edi Setiadi

PDF 695-699

Penegakan Hukum Pidana terhadap Pencemaran Sungai Oleh Limbah Industri Kulit di Kecamatan Sukaregang Kabupaten Garut ditinjau dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Panji Mohammad Ramadhan

PDF 700-707

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi tentang Suap Dana Hibah KONI dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP (Studi Kasus Dana Hibah KONI) Kiagus Muhammad Ramdhani

PDF 708-716

Eksplorasi Panas Bumi di Kawasan Hutan Lindung Slamet Oleh Pt. Sejahtera Alam Energy dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Juntco Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Upaya Penanggulangan Muhammad Noor Alam Purnama, Yeti Sumiyati

PDF 717-725

Tinjauan Kriminologis terhadap Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial ditinjau dari Perspektif Teori Asosiasi Diferensial dan Penegakan Sanksi Hukum Pidana di Indonesia Putri Priyono, Dian Andriasari

PDF 726-733

Analisis Yuridis terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pidsus/2009) Ratih Putri Setyoningsih, Nandang Sambas

PDF 734-741

Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Trisha Soraya Assad

PDF 742-748

Keterlibatan TNI dan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perubahan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Muhammad Ali Farhan, Dini Dewi Heniarti

PDF 749-756

Penegakan Hukum terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Kasus Penodaan Agama dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus di Tanjung Balai Medan) Wali Zagat Luhung Akbar, Chepi Ali Firman Zakaria

PDF 757-763

Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Perusahaan yang Melakuakan Penebangan Liar di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Rama Maulana Dwi Saputra, Chepi Ali Firman Zakaria

PDF 764-771

Implementasi Pemeliharaan Lingkugan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pembangunan Apartment The Maj Collection di Kecamatan Coblong dihubungkan dengan Pemenuhan Hak Atas Air sebagai Hak Asasi Manusia Shafira Khairunnisa, Neni Ruhaeni

PDF 772-779

Pengaturan Jual Beli Apartemen dengan Cara Penjualan Sebelum Proyek dibangun oleh Lippo dalam Proyek Meikarta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun JO Buku ke Tiga BW tentang Perikatan Angra Mansyah, Faiz Mufidi

PDF 780-786

Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Alat Berat antara Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dengan Andika Wardian berdasarkan Perjanjian Pemakaian Peralatan No.65/Ab-Dpu/2018 dihubungkan dengan Kuhperdata Syifaa Nurqisthi Anwar, Husni Syawali

PDF 787-794

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pornografi di Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Implementasinya terhadap Pemilik Situs Pornografi di Indonesia Cynthia Dewi, Neni Ruhaeni, Eka Juarsa

PDF 795-801

Rumah Deret sebagai Salah Satu Bentuk Ganti Rugi Pengadaan Tanah di Tamansari 11 Kota Bandung ditinjau dari Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dihubungkan dengan Asas Keadilan dalam Islam Arifatul Zannah Putri, Frency Siska

PDF 802-808

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Organisasi Masyarakat terhadap Supir Angkutan Barang R Abdul Malik D K, Dey Ravena

PDF 809-815

Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pkl dihubungkan dengan Peran Pemerintah Daerah Kota Bandung terhadap Keberadaan Pkl di Sarana Publik Kota Bandung Nurdiana Salampessy, Neni Ruhaeni

PDF 816-822

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Alokasi Khusus (Dak) Pendidikan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Cianjur dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ikhlas Mauriza Hakim, Eka Juarsa

PDF 823-828

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Aksi Terorisme Wannacry oleh Park Jin Hyok terhadap Amerika Serikat dan Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Deda Chandra Hermana

PDF 829-836

Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Memperjual Belikan Anggota Tubuh Satwa Langka dihubungkan dengan Uu Ri No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Siti Fairuzy Hazri, Chepi Ali Firman Zakaria

PDF 837-842

Penanggulangan Pencemaran Aliran Parit Ciosa Akibat Limbah Cair dan Padat PT Bandung Pakar di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Perda Kabupaten Bandung No 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air dan Upaya Pemulihannya Asfim Hisannuur Fajri, Yeti Sumiyati

PDF 843-850

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Whatsapp di PT. Saraswanti Indoland Development ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Phi/2018/Pn Yyk) Gilang Amballo, Deddy Effendy

PDF 851-856

Surat Pernyataan Tertulis sebagai Alas Hak Pendaftaran Tanah menurut Hukum Positif di Indonesia Fikri Fauzi Agustian, LinaJamilah Jamilah

PDF 857-862

Konstruksi Hukum terhadap Gerakan 2019 Ganti Presiden dihubungkan dengan Pasal 104 Kuhp Fhais Aidil, Dey Ravena

PDF 863-870

Penerapan Pasal 114a Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dihubungkan dengan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Achmad Imaddudin Sugiarto, Efik Yusdiansyah, Hadian Afriyadi

PDF 871-877

Mekanisme Penangkapan Pelaku Terorisme Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Rinaldy Ardiansyah Siregar

PDF 878-884

Perlindungan Hukum Bagi Pemakai Kosmetik Berbahan Merkuri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Nur Hefni, Sri Ratna Suminar

PDF 885-893

Tinjauan Umum terhadap Tindak Pidana Desersi yang dilakukan oleh Prajurit TNI dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Militer dihubungkan dengan Pasal 87 Kuhpm Raden Indra Dwi Nurcahyo, Dini Dewi Heniarti

PDF 894-901

Implementasi Pengadilan Elektronik (E-Court) Pada Badan Peradilan di Indonesia dihubungkan dengan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Raden Raffi Septiar, Sholahuddin Harahap

PDF 902-907

Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Bpom) terhadap Peredaran Obat Albothyl ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Ulya Safira, Sri Ratna Suminar

PDF 908-913

Perbedaan Penegakkan Hukum terhadap Pengguna Narkotika dan Pengedar Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bagoes Krisnahadi Nugraha, Chepi Ali Firman Z

PDF 914-919

Kewajiban dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit dihubungkan dengan Hak-Hak Karyawan/Pekerja sebagai Kreditor Preferen ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Deden Setiawan, M Faiz Mufidi

PDF 920-929

Pemenuhan Hak-Hak Kreditur dari Perusahaan yang diputus Pailit ditinjau dari UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Studi terhadap Putusan Pailit (PKU) No.111/Pdt.Sus Pkpu/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst Muhammad Prayogi Iskandar, M Faiz Mufidi

PDF 930-935

Amdal dalam Rangka Pengendalian Lingkungan Hidup di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Kabupaten Sukabumi yang dimanfaatkan untuk Jasa Usaha Penyedia Sarana Wisata Alam ditinjau dengan UUPPLH dihubungkan dengan RT RW Nada Filyaninda Adianto, Frency Siska

PDF 936-943

Implementasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Pada Industri Penyamakan Kulit di Sukaregang Kabupaten Garut Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 JO Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah B3 Denita Hidayanti, Neni Ruhaeni

PDF 944-951

Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendanaan Terorisme Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme Helmi Ervian Ginanjar Andriansah, Dian Andriasari, Edi Setiadi

PDF 952-960

Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku dalam Tindak Pidana Aborsi ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2017/PN.Trg) Risky Ramdanu, Nandang Sambas, Dian Alan Setiawan

PDF 961-970

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Prostitusi Online terhadap Pelaku Prostitusi Online ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia Yoga Raypangestu, Nandang Sambas, Dian Alan Setiawan

PDF 971-979

Pengiklanan Produk Rokok yang Mensponsori Event–Event dan Kegiatan ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Muhammad Azka Hidayat, M Husni Syam

PDF 980-986

Tanggung Jawab PT. Asuransi Jiwasraya terhadap Nasabah dalam Roll Over Asuransi Jaminan Hari Tua Berdasarkan Prinsip Itikad Baik dihubungkan dengan Kitab Undang–Undang Hukum Dagang Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016 Vira Saraswati, Toto Tohir, Frency Siska

PDF 987-994

Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindugan Anak Fitria Ramadhani, Nandang Sambas, Dian Alan Setiawan

PDF 995-1001

Upaya Penegakan Hukum terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dari Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Mohamad Ikhsan Juliansyah, Eka Juarsa

PDF 1002-1007

Penerapan Kode Etik Polri terhadap Oknum Polisi yang melakukan Penganiayaan Kepada Pelaku Tindak Pidana dihubungkan dengan Asas Persamaan di Depan Hukum (Equality Before the Law) Aldhi Satria Krama, Sholahuddin Harahap

PDF 1008-1012

Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Prostitusi Online yang Melibatkan Anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Gina Aryanthi, Nandang Sambas, Dian Alan Setiawan

PDF 1013-1018

Status Kepemilikan Aset Setelah Berakhirnya Kerjasama Pengelolaan Objek Wisata Ciater antara Pemerintah Kabupaten Subang dengan PT Sari Ater Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah Farid Hakim Fadhiilah, Husni Syawali

PDF 1019-1025

Penegakan Hukum Perdata Lingkungan Hidup terhadap Perusahaan Apartemen The Maj yang Menimbulkan Kerugian Bagi Masyarakat Akibat Pengeboran Sumur Artesis Dihubungkan dengan Hak Atas Air Muhammad Iqbal Nugraha, Arinto Nurcahyono

PDF 1026-1031

Pengelolaan Harta dalam Perjanjian Perkawinan Berdasarkan KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan Habibulloh Kholiq Aziz Wijaya, Husni Syawali

PDF 1032-1038

Hygiene dan Sanitasi Pada Pelaku Usaha Food Truck di Kota Bandung dalam Rangka Keselamatan Konsumen dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Andhika Gusta Putra, M Faiz Mufidi

PDF 1039-1046

Proses Pengambilan Kerugian Negara Akibat dari Tindak Pidana Korupsi Pada Ahli Waris dihubungkan dengan Teori Kepastian Hukum Chicha Chairunnisa, Husni Syawali, Sholahuddin Harahap

PDF 1047-1053

Analisis terhadap Ancaman Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana (Juvenile Delinquency) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Anak Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bdg) Salma Rilfa Soviani Safitri, Nandang Sambas, Dian Alan Setiawan

PDF 1054-1060

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Pembangunan Revitalisasi Permukiman Kumuh di Tamansari 11 Kota Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Ali Said Hilabi, Frency Siska

PDF 1061-1067

Kepemilikan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner Pada Pelaku Usaha Pangan Asal Hewan dalam Rangka Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan Permentan Nomor. 381/Kpts/Ot-140/10/2005 tentang Sertifikasi NKV Unit Usaha Pangan Asal Hewan Rais Muhamad Shidiq, Tatty Aryani Ramli

PDF 1068-1075

Tanggung Jawab Pengusaha Otobus dalam Memenuhi Kewajiban Pasal 57 Ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Penggunaan Sabuk Keselamatan) Wido Hardian Putra Hirawan, Sri Poedjiastoeti

PDF 1076-1080

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dikaitkan dengan Konvensi ILO Nomor 198 Tahun 2011 tentang Pekerja yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga Mochamad Nadzar

PDF 1081-1085

Penegakan Hukum Pidana oleh Satuan Tugas Pungutan Liar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Pungutan Liar dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jelang Anggara Mahardhika, Rini Irianti Sundary, Euis D Suhardiman

PDF 1086-1090

Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 dihubungkan dengan Asas Keadilan (Setdu Kasus Pelecehan Seksual terhadap Baiq Nuril) Fajar Firdaus

PDF 1091-1097

Implementasi Pengaturan terhadap Pengawasan Akurasi Alat Ukur SPBU menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dihubungkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal Titah Nanditha, Tatty Aryani Ramli

PDF 1098-1103

Perlindungan Konsumen Angkutan Sewa Khusus (Transportasi Online) dalam Hal Ketidaksesuaian Informasi Data Pengemudi dan Kendaraan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Karin Fauziah Lestari, Tatty Aryani Ramli

PDF 1104-1108

Perlindungan Hukum Bagi Penerima Pembiayaan Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Akbar Ramadhian Bahar, Neni Sri Imanayati

PDF 1109-1115

Perlindungan Hukum terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dari Intervensi Pihak Ketiga yang sedang Menjalankan Tugas Kewajiban (Studi Kasus Penyerangan Penyidik Kpk Novel Baswedan) Muhamad Asri Rijab, Sholahuddin Harahap

PDF 1116-1122

Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku penyelundupan Sediaan Obat Farmasi Jenis Ketamin Tanpa Izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Asmi Maisani Atifah, M Husni Syam

PDF 1123-1131

Analisa Viktimologis terhadap Korban “Body Shaming” di Media Sosial dan Prospek Pengaturannya dalam Hukum Pidana yang akan Datang Siti Hilma Nurzaojah, Dian Andriasari

PDF 1132-1141

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Penipuan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Terkait Penjualan Makanan yang Telah Kedaluwarsa ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Mochammad Rizky Fadliansyah

PDF 1142-1146

Implementasi Penertiban Tanah Terlantar di Desa Mekarmukti dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Yoga Baya Prayurisna, Lina Jamilah

PDF 1147-1154

Redistribusi Tanah Objek Landreform di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur berdasarkan Hukum Positif Indonesia Kiki Hermawan, Lina Jamilah, Arif Firmansyah

PDF 1155-1163

Hak Atas Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Lagu untuk Keperluan Kampanye Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Aditya Al Gani, Tatty Aryani Ramli

PDF 1164-1169

Analisa Putusan Pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat setelah Pembatalan Perjanjian Perdamaian PT Indorub Sumber Wadung dengan PT ICBC Indonesia dihubungkan dengan Asas Kepailitan dan Akibat Hukumnya menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Adhi Gurupadhi, Ratna Junuarita

PDF 1170-1175

Pelaksanaan Kepesertaan BPJS di PT X Kabupaten Bandung ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Harish Abdurrahman Hartono, Deddy Effendy

PDF 1176-1183

Tanggung Jawab Perusahaan Ekspeditur Atas Kehilangan Barang Konsumen dalam Jasa Pengiriman Barang yang diusahakannya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Ayu Vidya Sasqia Putri

PDF 1184-1190

Tinjauan tentang Hak Servituut terhadap Akses Jalan yang ditutup dikaitkan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Diani Sari Nastiti, Arif Fimansyah

PDF 1191-1199

Perlindungan terhadap Hak Reproduksi Bagi Pekerja Wanita berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan Hak Atas Kesehatan yang Optimal Safira Assyifa Seba, Rini Irianty Sundary

PDF 1200-1205

Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktek Usaha Illegal Mining dalam Sistem Peradilan Pidana dihubungkan dengan Kondisi Fungsi Lingkungan Hidup (Putusan Pengadilan Negri Banjarmasin Nomor 1068/Pid.Sus/2018/Pn.Bjm) Kalina Darmawanti, Nandang Sambas

PDF 1206-1212

Penegakan Hukum dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Reisha Nur Fazriani, Dini Dewi Heniarti

PDF 1213-1218

Analisis Orderan Fiktif terhadap Ojek Online dikaji berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Pengadilan Negeri Makassar No.PER 853/Pid.Sus/2018/Pn.Mks) Rinrin Agni Nugraha, Dini Dewi Heniarti

PDF 1219-1224

Kedaulatan menurut Konvensi Chicago 1944 dan Implementasinya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ( Studi Kasus Pendaratan Helikopter 9M-YMH Berbendera Malaysia di Pulau Sebatik, Kalimatan Utara) M Idham Cholid Syarief, Iman Sunendar

PDF 1225-1230

Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kota Bandung yang melakukan Pungutan Liar dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Muhammad Zaky Asikin

PDF 1231-1237

Perjanjian Kerja Antara Selebritis Instagram dengan Pengusaha Online Tentang Endorsement dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum Elin Subaedah

PDF 1238-1243

Urgensi Pembatasan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang Undang dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu-X/2012 berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Liky Savilla Indrajati, Asyhar Hidayat, Nurul Chotidjah

PDF 1244-1249

Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1a Cimahi Nomor 0531/Pdt.P/2018/Pa.Cmi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam Silmi Hidayat, Husni Syawali

PDF 1250-1255

Perlindungan Keamanan Informasi Konsumen dalam Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Muhammad Irfan Aditya, Tatty Aryani Ramli

PDF 1256-1261

Hak Pejalan Kaki dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia dikaitkan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Aditya Pratama, Arinto Nurcahyono

PDF 1262-1267