Penilaian Rujukan Pasien Bersalin Peserta BPJS Kesehatan Di RSUP Dr. Hasan Sadikin Berdasarkan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional Periode 1 Oktober - 31 Desember 2014

Robby Ashar, Hidayat Wijayanegara, Nugraha Sutadipura

Abstract


Sistem rujukan pasien bersalin peserta BPSJ Kesehatan di Indonesia sudah berkiblat pada sistem JKN yang bersifat berjenjang. Pelaksanaan rujukan yang tidak sesuai dengan alur jenjangnya akan cenderung menyebabkan penumpukkan pasien di salah satu pemberi pelayanan kesehatan yang berimbas pada penurunan kualitas pelayanan kesehatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian rujukan pasien bersalin di RSUP Dr. Hasan Sadikin sebagai PPK3. Penelitian secara deskriptif telah dilakukan di RSUP Dr. Hasan Sadikin periode 1 Oktober – 31 Desember 2014. Penelitian ini berdasarkan data rekam medis pasien bersalin yang merupakan peserta BPJS Kesehatan yang dirujuk ke RSUP Dr. Hasan Sadikin. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 498 kasus rujukan pasien bersalin peserta BPJS Kesehatan. Rujukan pasien bersalin yang sesuai dengan sistem JKN hanya 35 kasus (7.03%), sedangkan sebanyak 320 kasus (64,26%) belum sesuai sistem JKN karena dirujuk dari PPK1 langsung ke PPK3 dan 143 kasus (28.71%) belum sesuai dengan sistem JKN karena dirujuk dari PPK2 ke PPK3 tapi tidak sesuai dengan kompetensi tingkat pelayanannya. Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah rujukan pasien bersalin peserta BPJS Kesehatan yang dirujuk ke di RSUP Dr. Hasan Sadikin masih banyak yang belum sesuai dengan sistem JKN.


Keywords


pasien bersalin, peserta BPJS Kesehatan, sistem JKN, sistem rujukan.

References


Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Pedoman Standar Pengelolaan Penyakit Berdasarkan Kewenangan Tingkat Pelayanan Kesehatan. Jawa Barat; 2012.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bahan Paparan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta;

Susanti R. RSHS: Jangan Asal Tunjuk Hidung. Bandung; 2014; Available from: http://m.inilah.com/news/detail/2083484/rshs-jangan-asal-tunjuk-hidung

Gubernur Jawa Barat. PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT. 2011.

BPJS Kesehatan. Manual Pelaksanaan JKN - BPJS Kesehatan. 1st ed. Jakarta; 2014.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 28 Tahun 2014 Tentan Pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. 2014.

Edukia-WHO Country Office for Indonesia. Sistem Cara Rujukan. 2013; Available from: http://www.edukia.org/web/kbibu/2-1-3-sistem-dan-cara-rujukan/

Kemenetrian Kesehatan Republik Indonesia. Sistem Rujukan Terstruktur dan Berjenjang Dalam Rangka Menyongsong Jaminan Kesehatan Nasional. 2014.




Flag Counter